Pemkot Makassar Hentikan Pembayaran Gaji 3.000 Tenaga Honorer, Ini Penjelasan Wali Kota
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyoroti keberadaan 3.000 tenaga honorer ilegal yang selama ini menerima gaji dari APBD tanpa dasar hukum jelas
“Jangan dibuat seakan-akan kita PHK. Ini bukan PHK. Kita tegakkan aturan. Saya harap yang bilang program 100 harinya cuma melakukan PHK, ini bukan masalah PHK. Harusnya kita sama-sama mengontrol ini. Kenapa ini bisa terjadi, siapa yang melakukan ini, dan siapa yang memproses sehingga ini bisa jalan,” pungkasnya.
Kendati demikian, Munafri tetap memberi ruang bagi para honorer terdampak.
Mereka masih bisa direkrut melalui mekanisme outsourcing perorangan atau pengadaan jasa layanan teknis (PJLT).
Gaji Disetop Mei 2025
Kepala BKPSDMD Kota Makassar Akhmad Namsum mengatakan, sesuai dengan aturan pemerintah pusat, tidak ada lagi tenaga honorer dalam data Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Baca juga: Pegawai Honorer DPRD DKI Diduga Lakukan Pelecehan Seksual ke Rekan, Pelaku Dinonaktifkan Sementara
Sasaran dari kebijakan ini adalah mereka tidak ikut dalam seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Dari 11 ribu lebih honorer Pemkot Makassar, hanya 8 ribu honorer mengikuti seleksi PPPK baik tahap 1 maupun tahap 2.
Artinya ada 3 ribu lebih honorer yang terdampak dari kebijakan ini.
Kata Akhmad Namsum, 3 ribu honorer tersebut didominasi oleh petugas kebersihan, jumlahnya mencapai 2.600 lebih, sisanya tenaga teknis, guru dan tenaga kesehatan.
"Mulai Mei sudah disetop gajinya," ucap Akhmad Namsum, Jumat (16/5/2025).
Sesuai kebijakan pemerintah pusat, tidak ada lagi istilah honorer dalam data kepegawaian.
Kendati begitu, tenaga kebersihan masih tetap diperjuangkan kata mantan Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar tersebut.
Dari latar belakang pendidikan, mereka memang tidak memenuhi syarat untuk mendaftar PPPK.
Meski masa kerjanya sudah puluhan tahun namun pendidikan mereka hanya sampai SD bahkan ada yang sama sekali tidak mengenyam pendidikan.
"Mereka ini tenaga kebersihan, dari kualifikasi yang ada memang sulit untuk ikut PPPK, tidak memenuhi syarat dan tidak ada formasi yang bisa mereka daftarin. Tapi kita tetap carikan solusi untuk mereka," ujarnya.
Salah satu opsi, menjadi tenaga semi outsourcing, yakni tenaga kerjanya akan disiapkan oleh perusahaan atau pihak ketiga.
Baca juga: Honorer Dinas Cipta Karya Batam Tikam Rekan hingga Tewas, Faras Kausar Dendam ke Hafiz Abdillah
Sumber: Tribun Timur
TK di Sulsel Patok Biaya Wisuda Rp800 Ribu: Ijazah Ditahan-Orang Tua Dipolisikan jika Tak Bayar |
![]() |
---|
DPRD Jakarta Gelar Klarifikasi soal Dugaan Pelecehan Tenaga Honorer, Terduga Pelaku Mangkir |
![]() |
---|
Pelecehan di DPRD Jakarta, Terduga Pelaku dan Korban Tenaga Honorer dari Fraksi PKS |
![]() |
---|
Profil Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar yang Tolak Mobil Dinas Baru, Punya Harta Rp 20,5 Miliar |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.