Klarifikasi DPRD Jabar Fraksi PDIP usai Disindir Dedi Mulyadi soal Musrenbang: Birokrasi Nggak Benar
Anggota DPRD Jabar Fraksi PDIP, Doni Maradoni, mengklarifikasi sindiran Dedi Mulyadi soal undangan Musrenbang.
Penulis:
Pravitri Retno Widyastuti
Editor:
Siti Nurjannah Wulandari
lihat foto
TRIBUNNEWS.com - Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat Fraksi PDIP, Doni Maradona Hutabarat, membalas sindiran Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, mengenai undangan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Cirebon, pada 7 Mei 2025.
Sebelumnya, Dedi menyebut anggota DPRD Jabar tak memenuhi undangan Musrenbang di Kota Cirebon.
"Musrenbang forum yang sakral, diundang tak mau datang," kata Dedi dalam video di YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel yang tayang pada Sabtu (17/5/2025).
Terkait hal itu, Doni mengaku anggota DPRD Jabar baru menerima undangan Musrenbang pada 6 Mei 2025, sehari sebelum acara.
Padahal, di waktu yang bersamaan, anggota DPRD Jabar sudah ada agenda kunjungan.
"Undangan Musrenbang Provinsi itu diterima anggota DPRD satu hari sebelumnya, di mana pada saat jadwal Musrenbang, semua anggota Komisi, Pansus, semuanya, lagi ada agenda kunjungan," jelas Doni dalam tayangan YouTube MetroTV, dikutip Tribunnews.com, Senin (19/5/2025).
Baca juga: Dedi Mulyadi Balas Sindiran DPRD Jabar Fraksi PDIP: Ingin Dihargai, tapi Tak Pernah Menghargai
Lebih lanjut, Doni menyebutkan anggota DPRD Jabar menerima undangan dalam tiga versi yang berbeda.
Hal itupun membuat Doni menyoroti sistem Birokrasi Pemprov Jabar yang dinilainya tak beres.
"Dari undangan saja, undangan dibuat tanggal 2 (Mei) oleh Pemprov. Diterima teman-teman DPRD itu satu hari sebelumnya."
"Undangannya ada tiga versi, ada yang jam 7.00, ada yang jam 9.00, ada yang jam 12.00," ungkap Doni.
"Dari birokasi ini saja kita lihat, ini nggak benar. Kalau sistem birokrasinya begini, bagaimana kita?" katanya.
Doni lantas mengakui, aksi walk out pada Rapat Paripurna, Jumat (16/5/2025), adalah puncak kekecewaan sejumlah anggota DPRD Jabar terhadap Dedi.
Sebab, ujar Doni, Dedi terkesan tidak membutuhkan DPRD Jabar dalam menjalankan kebijakannya.
"Kalau misalnya Pak Dedi berpikiran tidak membutuhkan DPRD, ngapain kita ada di situ (Musrenbang)?" pungkas Doni.
Pernyataan Dedi Mulyadi yang Membuat DPRD Jabar Kesal
Pada 7 Mei 2025, Dedi Mulyadi menghadiri Musrenbang di Kabupaten Cirebon.
Sumber: TribunSolo.com
| Sikap PDIP Setelah Prabowo Ganti Hendrar Prihadi dari Kepala LKPP |
|
|---|
| Charles PDIP Bicara Sistem Kesehatan Nasional di Daerah Terpencil: Akses Tanpa Mutu Adalah Ilusi |
|
|---|
| Hari Keselamatan Pasien Sedunia, PDIP Tegaskan Hak Rakyat Dapat Pelayanan Kesehatan Bermutu dan Adil |
|
|---|
| Sosok Maruarar Sirait, Menteri PKP Dituding Korupsi Bareng Dedi Mulyadi, Gubernur Jabar Klarifikasi |
|
|---|
| Lokasi Demo Pati 19 September Bergeser, Perwakilan MPB: Aksi Damai Dukung Pansus Hak Angket |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.