Respons Santai Dedi Mulyadi yang Diultimatum GRIB Jaya: Tak Akan Dengarkan Ancaman dari Siapa pun

Ia menilai Dedi Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai Gubernur Jawa Barat.

“Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap Ormas,” kata Razman, didampingi Ketua DPD GRIB Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa (22/4/2025).

“Atas pesan bapak Ketum, meminta kepada Bapak Dedi Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan Tupoksi selaku Pamong Praja."

“Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader ormas termasuk GRIB, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pihak berwajib memprosesnya,” papar Razman Nasution.

Sebelumnya, GRIB Jaya menjadi sorotan karena dinilai menimbulkan keresahan.

Kemudian, muncul seruan agar Dedi Mulyadi membubarkan ormas tersebut.

Meski begitu, Dedi Mulyadi mengaku tak bisa sembarang membubarkan GRIB Jaya karena masalah premanisme.

Baca juga: Respons Dedi Mulyadi Disinggung Gubernur Konten oleh Gubernur Kalimantan Timur Saat Rapat di DPR

Ia mengatakan, ketika berbicara premanisme, maka tidak serta merta itu mencakup kelembagaan.

Hal ini Dedi ungkapkan ketika ditanya soal beberapa anggota dari sebuah ormas yang melakukan premanisme hingga membakar mobil polisi di Depok.

Ormas tersebut diketahui bernama GRIB Jaya, ormas yang sebelumnya juga secara terang-terangan mengkritik kebijakan Dedi Mulyadi soal premanisme.

"Pertama kita ini kan berbicara persoalan premanisme, kita bicara premanismenya, bukan kelembagaannya," kata Dedi dalam unggahan media sosialnya, Rabu (23/4/2025).

Menurut Dedi, tindakan premanisme itu yang harus dilawan.

Ketika berbicara tentang ormas, lanjutnya, premanisme ini lebih bersifat perorangan.

Dengan demikian, Dedi tidak bisa sembarangan memberikan sanksi kepada ormas yang dimaksud.

"Pertama kan tindakan itu sifatnya perorangan, bukan kelembagaan, karena tindakan itu adalah sifatnya perorangan, maka hukumnya menjadi hukum perorangan, bukan hukum kelembagaan," jelasnya.