Dedi Mulyadi Sentil SMK di Bekasi Akan ke Bali, Tegas Bakal Bertindak, Pihak Sekolah Pilih Batalkan

TRIBUNNEWS.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyentil Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Karya Pembaharuan Kabupaten Bekasi yang bakal melakukan perjalanan ke Bali untuk siswa kelas 12.

Saat berada di Bekasi, Dedi menerima laporan dari wali murid yang merasa keberatan anaknya bakal melakukan perjalanan ke Bali.

Wali murid itu menyebut pihak sekolah mewajibkan para siswa membayar iuran sebesar Rp150 ribu selama tiga tahun untuk pergi ke Pulau Dewata.

Menurutnya, estimasi biaya perjalanan ke Bali membutuhkan Rp5 juta sampai Rp6 juta.

"Diwajibkan membayar Rp150 ribu selama tiga tahun. Estimasinya Rp5 juta-Rp6 juta," ungkap dia, dikutip dari TikTok Dedi Mulyadi, Jumat (25/4/2025).

Menanggapi hal itu, Dedi langsung meminta SMK Karya Pembaharuan untuk membatalkan perjalanan ke Bali.

Baca juga: Sosok Deden Saepul, Plt Kadisdik Jabar, Ditugaskan Dedi Mulyadi Tindak SMK yang Nekat Study Tour

Ia menegaskan bakal mengambil tindakan jika pihak sekolah nekat melangsungkan perjalanan untuk siswa kelas 12 tersebut.

"Tolong hentikan kegiatan rencana ke Bali. Kewenangan dari izin yayasan tersebut ada di Pemprov Jabar," ujar Dedi.

"Kami tidak segan-segan untuk mengambil tindakan yang nyata apabila terus memaksakan," tegas dia.

Lebih lanjut, Dedi memastikan bakal meminta Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Jawa Barat, untuk menghubungi Kepala SMK Karya Pembaharuan.

"Saya akan minta Kepala Dinas Pendidikan Jabar, Plt-nya, untuk telepon kepala sekolahnya untuk menghentikan kegiatannya," pungkas Dedi.

Pihak Sekolah Langsung Membatalkan

Menanggapi sentilan Dedi Mulyadi, SMK Karya Pembaharuan memilih untuk membatalkan rencana perjalanan siswa kelas 12 ke Bali.

Sedianya, siswa kelas 12 SMK Karya Pembaharuan akan pergi ke Bali pada Juni 2025, dalam rangka perpisahan.

Namun, buntut aduan dari wali murid, Kepala SMK Karya Pembaharuan langsung dipanggil Dinas Pendidikan Wilayah III Jawa Barat.

"Kita coba kooperatif dan mengikuti apa yang menjadi aturan. Artinya meniadakan (perjalanan ke Bali)" kata Kepala SMK Karya Pembaharuan, Ahmad Tetuko Taqiyudin, Jumat (25/4/2025), dikutip dari Kompas.com.

Lebih lanjut, Tetuko menjelaskan rencana sekolah terkait perjalanan ke Bali.

Ia menegaskan kegiatan tersebut bukan merupakan study tour, melainkan perpisahan.

"Ini yang perlu diluruskan bahwa SMK Karya Pembaharuan sepanjang berdirinya sekolah tidak pernah ada study tour, tapi yang perpisahan pasca-ujian nasional dan kelulusan siswa," jelasnya.

Tetuko juga membantah biaya perjalanan ke Bali sebesar Rp5-6 juta, seperti yang diadukan wali murid kepada Dedi.

Tetapi, ia tak membantah, memang ada iuran yang wajib dibayarkan para siswa untuk kegiatan ke Bali.

Namun, Tetuko menegaskan besaran iuran itu telah disepakati wali murid sejak awal berdasarkan surat penerimaan siswa baru.

Dalam surat itu, tertulis besaran biaya ke Bali adalah Rp3,6 juta. Untuk iurannya, kata Tetuko, sebesar Rp100 ribu selama tiga tahun.

"Perpisahan yang disepakati untuk angkatan tahun ini dari mulai 2022/2023 semenjak mereka kelas 10 itu sebulannya Rp100 ribu selama tiga tahun dengan total Rp3,6 juta," jelas dia.

Karena perjalanan ke Bali dibatalkan, Tetuko memastikan pihak sekolah akan mengembalikan biaya iuran tersebut.

Iuran itu akan dikembalikan setelah kelulusan, berbarengan dengan penerimaan ijazah.

"Pengembalian setelah kelulusan sekaligus penerimaan ijazah," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W, Kompas.com/Achmad Nasrudin)