Kamis, 2 Oktober 2025

Menggebu-gebu, Dadang Dishub Bogor Berontak Dituduh Sunat Uang Kompensasi Sopir Angkot: Cari Emen!

Kabid Lalu Lintas Dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih, menegaskan bahwa pihaknya tak terlibat dalam pemotongan uang kompensasi sopir angkot.

Penulis: Rakli Almughni
Editor: Febri Prasetyo
Tribunnewsdepok/Hironimus Rama
DADANG KOSASIH BERONTAK - Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih, saat ditemui di Cibinong, Jumat (28/3/2025). Dadang Kosasih menegaskan bahwa pihaknya tak terlibat dalam pemotongan uang kompensasi sopir angkot. 

Dadang Kosasih pun kembali menegaskan bahwa pihak Dishub Kabupaten Bogor tidak ada yang terlibat dalam kasus pemotongan uang kompensasi sopir angkot ini.

"Saya pastikan tidak ada. Clear and clean. Saya pastikan tidak ada karena kalau misalkan pas mediasi (dengan para sopir angkot) pasti menyebutkan, nah ini tidak ada," katanya.

Dedi Mulyadi marah

Dedi Mulyadi sempat marah mendengar kabar uang kompensasi sopir angkot di Kabupaten Bogor diduga disunat oleh oknum yang tak bertanggung jawab.

Sopir angkot yang diliburkan semestinya mendapat uang kompensasi sebesar Rp3 juta per orang dengan rincian diberikan dalam 2 tahap, yakni Rp1 juta dan paket sembako senilai Rp500 ribu.

Uang kompensasi tersebut diduga disunat Rp200 ribu per orang sehingga mereka hanya menerima Rp800 ribu.

Emen, salah satu sopir angkot yang terkena pemotongan ini, mengadu kepada Dedi Mulyadi.

Menurut dia, pihak yang menyunat adalah oknum pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan Kelompok Kerja Sub Unit (KKSU).

"Kita mah cuma diminta. Saya aja komunitas ada 20 nyerahin Rp4 juta, ke KKSU kata KKSU buat Dishub baru Organda, KKSU," ujar Emen, dikutip Tribunnews dari unggahan akun Instagram Dedi Mulyadi, Kamis (3/4/2025).

"Rp200 ribu dikali 500 lumayan Rp100 juta," timpal Dedi Mulyadi.

Baca juga: Sosok Dadang, Dishub Bogor Nangis Tersedu-sedu Diduga Sunat Bantuan Sopir Angkot di Bogor

Akan tetapi, Emen tidak mengenal secara pasti nama-nama pegawai yang memotong bantuan tersebut.

Ia hanya mengetahui satu nama, yakni Ketua KKSU.

"Siapa ketua KKSU yang nerima itu?" tanya Dedi Mulyadi.

"Pak Nandar, Pak'" kata Emen.

Menurut Dedi Mulyadi, tindakan tersebut termasuk premanisme.

"Berarti itu premanisme, Pak," kata Dedi Mulyadi

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved