Pengangkatan Ditunda, CASN di Sulsel Sebut Bakal Bertani di Kampung Halaman

"Sempat bilang ke istri, apa saya ojol (ojek online) aja ya?" kata Suryadi.

Ia menegaskan permintaannya agar waktu pengangkatan CASN dapat dikembalikan seperti semula.

"Kami minta pertanggungjawaban Menteri PAN-RB, kembalikan (pengangkatan CASN) ke jadwal yang ada," ucapnya.

Baca juga: Anggota DPR Harap Kemenpan-RB Percepat Pengangkatan CPNS & PPPK 2024: Tak Perlu Tunggu Oktober 2025

Lebih lanjut, Suryadi tak setuju dengan usulan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakhrulloh, yang menyebut pihaknya akan berupaya menghubungi kantor-kantor tempat para CPNS tersebut bekerja sebelumnya dan mengupayakan agar mereka dapat bekerja kembali hingga waktu pengangkatan resmi.

Menurut Suryadi, usulan tersebut tidak masuk akal.

"Solusi yang tidak masuk akal. Namanya juga sudah keluar, sudah mengundurkan diri, kita ingin ditarik lagi, kita malu," katanya.

Ia menilai, tak ada perusahaan, terutama swasta, yang bersedia menerima pegawai hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka hingga Oktober 2025 mendatang.

"Perusahaan mana yang mau? Kemudian kalau sudah ada penggantinya, itu membuat masalah baru lagi. Itu akan tabrakan, menimbulkan perselisihan," imbuh Suryadi.

Sebelumnya, pemerintah secara resmi menunda pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil seleksi tahun 2024.

Baca juga: Mengapa Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 Ditunda? Ini Alasannya

Berdasarkan keputusan terbaru, pengangkatan CPNS 2024 akan dilakukan pada 1 Oktober 2025, sementara PPPK dijadwalkan mulai bertugas pada 1 Maret 2026.

Sesuai jadwal awal, peserta yang lolos seleksi CPNS 2024 seharusnya menerima Nomor Induk Pegawai (NIP) pada Maret 2025, sedangkan peserta yang lolos seleksi PPPK 2024 tahap 1 awalnya dijadwalkan diangkat pada Februari 2025, dan tahap 2 pada Juli 2025.

"Pemerintah mengusulkan dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau di awal 2026," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini dalam rapat bersama Komisi II DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/3/2025).