Pelajar di Papua Demo Tuntut Pendidikan Gratis dan Peningkatan Fasilitas Sekolah

Program ini juga sepenuhnya dibiayai APBN, bukan APBD.

“Sedangkan untuk tuntutan para murid terkait sekolah gratis, ini sudah terakomodir di dalam alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus),” jelas Yan Mandenas, Senin (17/2/2025).

Hal ini tertuang dalam Pasal 34 ayat (3) huruf e angka (2) huruf a dan Pasal 36 ayat (2) huruf a UU No. 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Yan Mandenas menambahkan bahwa salah satu sumber anggaran yang diamanatkan dalam UU Otsus adalah pembiayaan pendidikan di Papua sekurang-kurangnya 30 persen.

Sebelumnya, alokasi dana Otsus adalah 80 persen untuk provinsi dan 20 persen untuk kabupaten/kota.

Namun, setelah revisi pada 2021, alokasi ini dibalik menjadi 80 persen untuk kabupaten/kota dan 20 persen untuk provinsi. 

“Rata-rata kabupaten itu paling rendah mendapat Rp 140 miliar per tahun, sehingga tidak ada alasan bagi bupati dan wali kota untuk tidak mengalokasikannya ke bidang pendidikan dengan memberikan subsidi kepada sekolah-sekolah. Dengan begitu, para murid orang asli Papua bisa menempuh pendidikan gratis mulai dari PAUD, SD, SMP, hingga SMA/SMK,” jelas Yan Mandenas.

Sebagai anggota Pansus Revisi Otsus, Mandenas juga menegaskan bahwa jika menghitung jumlah pelajar sekolah di seluruh Papua, maka anggarannya masih cukup untuk biaya pendidikan gratis.

Dengan kata lain, pemindahan pengelolaan dana Otsus dari provinsi ke kabupaten/kota diharapkan dapat lebih mengakomodasi kepentingan pendidikan dan kesehatan. 

Baca juga: Aksi Indonesia Gelap, Mahasiswa Bakal Demo Lagi jika Tuntutan Tak Dipenuhi

Menurutnya, program MBG merupakan bentuk perhatian ekstra dari Presiden Prabowo untuk menjamin keberlangsungan hidup generasi emas Indonesia, khususnya generasi Papua di masa depan.

"Dari sisi pertumbuhan SDM, mereka mendapat asupan gizi yang baik, berkembang dengan baik, dan suatu saat SDM itu akan kembali membangun daerahnya, kelompoknya, keluarganya, dan dirinya sendiri," tambahnya.

Oleh karena itu, Mandenas berharap program MBG dan pendidikan gratis tidak dibenturkan.

Sebaliknya, dana Otsus yang sudah diberikan pemerintah pusat selama ini dapat dimanfaatkan dengan tepat sasaran, khususnya untuk pendidikan dan pelayanan kesehatan.

"Sudah jelas bahwa alokasi MBG berasal dari APBN, sedangkan alokasi pendidikan gratis berasal dari dana Otsus di Papua," jelas Yan lagi.

Mandenas juga meminta para murid, orang tua murid, dan masyarakat Papua untuk mengawasi kepala daerah terpilih agar konsisten menjalankan pendidikan gratis melalui pembiayaan Otsus.