Polda Kaltara Ungkap 33 Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam 6 Bulan, Korban 193 orang

"Langkah-langkah ini diharapkan mampu memutus mata rantai perdagangan orang sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat yang rentan," kata Hary Sudwijanto. 
 
Ditekankan, pencegahan dan penanganan TPPO memerlukan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan aparat penegak hukum.

"Dengan kombinasi langkah preventif, edukatif, dan represif yang telah diusulkan, diharapkan kejahatan TPPO dapat diminimalkan," katanya. 

Kaltara Rawan Jalur Pontensial TPPO 

 Kalimantan Utara (Kaltara), wilayah perbatasan yang strategis, sering kali menjadi pintu masuk utama bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang hendak mencari peruntungan di Malaysia.

Dengan karakteristik geografis yang melibatkan daratan dan perairan, wilayah ini juga menjadi jalur potensial bagi tindak kejahatan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Kaltara, yang menjadi saksi perjalanan ribuan pekerja migran, menghadapi tantangan besar dalam menjaga keamanan perbatasannya.

Malaysia, sebagai negara dengan kebutuhan tenaga kerja yang tinggi, telah lama menjadi tujuan utama bagi migran Indonesia.

Upah yang lebih tinggi, kebutuhan tenaga kerja di sektor perkebunan, konstruksi, dan domestik, serta kedekatan wilayah, menjadi daya tarik utama. Sayangnya, banyak migran yang memilih jalur ilegal karena faktor ekonomi dan ketidaktahuan, sehingga menjadi sasaran empuk jaringan perdagangan orang.
 
Ketika para migran tanpa dokumen resmi ini memasuki wilayah Malaysia, risiko eksploitasi meningkat.

Mereka sering kali bekerja di bawah ancaman, dengan upah yang jauh di bawah standar, tanpa perlindungan hukum, bahkan dalam beberapa kasus menjadi korban perdagangan manusia. Situasi ini semakin kompleks karena kurangnya edukasi dan pengawasan di wilayah asal para migran.
 
Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab utama maraknya TPPO:
* Kesenjangan Ekonomi: Kemiskinan di wilayah asal memaksa masyarakat mencari peluang di luar negeri, meskipun tanpa perlindungan hukum.
* Kurangnya Edukasi: Minimnya pengetahuan tentang jalur migrasi legal membuat masyarakat rentan terhadap tipu daya perekrut ilegal.
* Permintaan Tenaga Kerja: Malaysia membutuhkan banyak tenaga kerja di sektor informal, yang sering kali diisi oleh migran ilegal.
* Lemahnya Pengawasan Perbatasan: Kondisi geografis yang luas dan sulit dijangkau membuat pengawasan di perbatasan menjadi tantangan.
 
Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO):
1. Pembiayaan oleh Cukong:
Korban diberangkatkan ke luar negeri dengan seluruh biaya perjalanan ditanggung oleh pihak cukong (penyandang dana).
 
2. Perekrutan oleh PMI saat Cuti:
Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang sedang berada di kampung halamannya saat cuti merekrut calon pekerja migran (CPMI). Mereka dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi di luar negeri.
 
3. Penggunaan Paspor dengan Dalih Kunjungan Keluarga:
CPMI diberangkatkan menggunakan paspor dengan alasan kunjungan keluarga. Namun, setelah tiba di negara tujuan, mereka langsung dipekerjakan secara ilegal.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunKaltara.com dengan judul Cegah TPPO dan Penyelundupan Narkoba, Konsul RI Tawau Malaysia Jajaki Kerjasama dengan Polda Kaltara