Tersisa Satu Digit, Ini Strategi dan Tantangan Pemprov Jawa Timur Turunkan Angka Kemiskinan

“Kami ingin sebanyak-banyaknya bisa teranggarkan. Tapi tentu ada keterbatasan, baik Dana Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov Jatim. Memang seharusnya memerlukan minimal 3 kali APBD, baru kita bisa menyelesaikan dengan cepat," terangnya.

Pada kesempatan itu, Adhy juga menjelaskan pentingnya mengatur dan memiliki program-program agar penanganan kemiskinan di Jatim bisa berjalan dengan baik. Ia menegaskan, program harus memiliki target yang terarah.

"Jadi semua program harus targeted. Dimana ketersediaan data dengan multi program yang dibutuhkan harus termapping dengan jelas," tegasnya.

Lebih jauh ia menjelaskan, program harus terintegrasi. Jadi masing-masing program harus saling mendukung dengan satu data yang memang dibutuhkan. Misalnya berbasis keluarga, jadi jika keluarga itu miskin akan didata terkait jenjang pendidikannya, ekonominya, lingkungannya, dan lain sebagainya.

“Oleh karena itu, yang paling akan membuat nendang sebetulnya adalah terintegrasi dengan baik antara pusat, program-program provinsi dan kabupaten, dan saling simultan," tukasnya.

Adhy juga menilai ketersediaan data warga yang terintegrasi juga menjadi faktor penting untuk mengatasi kemiskinan. Hal ini menjadi bagian dari rencana khusus yang dirancang Pemprov Jatim.

Baca juga: Mendagri Lantik Adhy Karyono sebagai Pj Gubernur Jatim Gantikan Khofifah

"Kami berharap Satu Data Jawa Timur yang ada sekarang bisa di-integrasikan dengan database yang lebih luas lagi. Termasuk data yang lain, DTKS, data depodik, dan data-data lainnya, sehingga bisa ditentukan targetnya,” tegasnya.

“Insha Allah pada tahun 2025, dengan data-data tersebut kita akan betul-betul bisa memetakan yang prioritas, dan mana kewajiban provinsi. Jadi, dengan memanfaatkan cross-cutting issue dari data tersebut, maka strategi program penolongan kemiskinan akan bisa dilaksanakan. Dengan lebih cepat," pungkas Adhy.