Pemerintah Perkuat Kolaborasi Lintas Kementerian untuk Capai Nol Persen Kemiskinan Ekstrem 2026

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah terus memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem. Hal ini dibahas dalam Rapat Tingkat Menteri terkait Perencanaan Kartu Kesejahteraan Sosial dan Kartu Usaha Afirmatif yang digelar di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jumat (26/9/2025).

Sebelumnya, berbagai kementerian dan lembaga menyalurkan bantuan sosial (bansos) dan subsidi melalui kartu-kartu yang dikelola masing-masing instansi. Di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, penyederhanaan dan integrasi bansos dilakukan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Terpadu (DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS).

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan pentingnya reformasi tata kelola bansos agar lebih tepat sasaran.

“Ini salah satu momentum kita untuk melakukan reformasi tata kelola bansos agar lebih tepat sasaran,” ujar Gus Ipul.

Gus Ipul menjelaskan, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Kementerian Sosial mendapat amanat untuk mengampu Kartu Kesejahteraan Sosial dan Kartu Usaha Afirmatif. Program Kartu Usaha Afirmatif ditujukan untuk masyarakat miskin dan rentan, dengan memberdayakan pelaku UMKM guna meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja baru.

“Sekali lagi, ini harus dilakukan bersama kementerian lain agar target pengentasan kemiskinan ekstrem 0 persen bisa tercapai,” tambahnya.

Gus Ipul juga menekankan pentingnya mengubah mindset masyarakat. “Bansos itu sementara, berdaya itu selamanya. Dengan pemberdayaan, masyarakat tak lagi tergantung pada bantuan sosial.”

Baca juga: Tekan Kemiskinan Ekstrem, Mendagri Dorong Pemda Optimalkan DTSEN

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, mendukung penuh penggunaan DTSEN, baik untuk penyaluran bansos maupun program pemberdayaan. Menurutnya, konsep graduasi akan menjadi jalan baru dalam penanggulangan kemiskinan, sehingga APBN benar-benar berdampak positif.

“Graduasi menjadi cara baru mengatasi kemiskinan dengan paradigma pemberdayaan, sehingga pada akhirnya hanya lansia dan difabel yang mendapatkan bantuan sosial,” jelas Muhaimin.

Dukungan serupa disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini. “Kami mendukung upaya penyederhanaan berbagai kartu ini,” ungkapnya.

Rapat Tingkat Menteri ini dihadiri juga oleh menteri atau perwakilan dari Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Sosial, KemenPANRB, Kemendikbudristek, Kemenag, Kementerian Kehutanan, Kemenkominfo, Kemendagri, BPS, dan BPKP.

Baca juga: 600 Ribu Penerima Bansos Terindikasi Main Judol, Mensos: Ada Ngaku Dokter, TNI, hingga DPR