FX Rudy Kritik Keras Gibran Terkait Kenaikan Ugal-ugalan PBB: Tidak Libatkan DPRD dan Partai

Ia memanggil para anggota Fraksi PDIP DPRD Solo mendesak Gibran membatalkan kebijakan yang tak pro rakyat itu.

Baca juga: Kenaikan PBB Ditunda, Pemkot Solo Kembalikan Uang 1.774 Wajib Pajak

"Saya mengetahui sendiri Pak Singgih SPPT naiknya 5 kali lipat. Tadinya Rp 600 ribu jadi Rp 3 juta sekian," ungkapnya kepada TribunSolo.com ditemui di kediamannya Pucangsawit, Kota Solo, Kamis (9/2/2023)

Bahkan rumahnya sendiri tidak luput dari kenaikan PBB, di mana biasanya hanya Rp 700 ribu menjadi Rp 3 juta.

"Begitu tahu fraksi tak telpon. Kamu sini. Jangan didiamkan kaya begini," tuturnya.

Ia pun mengungkapkan alasannya sampai harus turun gunung memanggil para anggota fraksi.

Menurutnya, kenaikan PBB ini telah melanggar Perda no. 6 tahun 2021 Tentang RPJMD Tahun 2021-2026.

"PAD sudah dirumuskan menjadi visi Wali Kota lewat RPJMD. RPJMD itu setiap tahun naik 5 persen PAD-nya," tuturnya.

Baca juga: Kenaikan Tarif PBB Membuat Warga Menjerit, Gibran: Solo Ini Sudah Kota

Dalam dokumen RPJMD disebutkan pajak daerah direncanakan sebesar Rp320.988.116.136,00 pada tahun 2022 .

Namun akan menjadi sebesar Rp 432.799.555.220,00 pada tahun 2026.

Jadinya rata-rata pertumbuhan sebesar 5 persen per tahun.

Maka dari itu, kata FX Rudy, mengejar target PAD tidak bisa serta merta menaikkan PBB sebegitu besar.

"Kenaikannya tidak diambil dari kenaikan PBB dan NJOP. PBB hanya seperti yang sekarang ini. Mengambil saja yang belum membayar pajak 135 miliar itu intensifikasinya. Bukan menaikkan. Potensi yang ada digali," terangnya.

Ia juga tidak ingin fraksi PDIP yang memiliki mayoritas kursi di DRPD Kota Solo tidak berdaya.

"PDIP punya 30 kursi dianggap tidak berdaya. Jangan dianggap saya waton suloyo. Kalau tidak melanggar perda saya diam saja," jelasnya.

Baca juga: Airlangga dan Gibran Bertemu di Loji Gandrung, Ini yang Dibicarakan

Menurut dia, berbagai potensi lain menurutnya mampu dimaksimalkan demi mengejar target PAD Rp 820 miliar.