Dulu Dipecat karena Lakukan Pungli, Guru di Tulungagung Kini Menang Lawan Bupati di MA
Guru di Tulungagung menang lawan Bupati Tulungagung di MA. Sebelumnya, ia dipecat dan kehilangan status PNS setelah dipecat karena lakukan pungli.
TRIBUNNEWS.COM, TULUNGAGUNG - Supraptiningsih, guru SMPN 2 Tulungagung menang melawan Bupati Tulungagung di Mahkamah Agung (MA).
Supraptiningsih menggugat Bupati Tulungagung yang telah memecatnya sebagai PNS.
Sebelumnya, Supraptiningsih dipecat karena melakukan pungutan liar saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2017.
Supraptiningsih pun divonis penjara selama 10 bulan dan denda Rp 10 juta oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.
Baca: Menghitung Rincian Besaran Gaji Ke-13 PNS Hingga Kabar Simpang Siur Pencairannya
Baca: Kasun di Tulungagung Didemo Warga, Diduga Potong Bansos Covid-19, Lengser Setelah 20 Tahun Menjabat
Karena dipecat, Supraptiningsih kehilangan status sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dengan segala haknya.
Namun kini ada harapan ia kembali menyandang status PNS.
Menurut kuasa hukumnya, Darusman SH, MA mengabulkan gugatan pemecatannya kepada Bupati Tulungagung.
"Di tingkat PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) kami kalah, di tingkat banding kami juga kalah."
"Tapi di tingkat kasasi, MA memenangkan kami," kaata Darusman, Jumat (26/6/2020).
Baca: Anggota DPRD yang Mengamuk di Pendopo Tulungagung Telah Diperiksa Polisi
Baca: Anak Bungsu Positif Covid-19, Ibu di Tulungagung Rela Tinggal di Lokasi Karantina Pasien Corona
Darusman menjelaskan, Supraptiningsih menggugat pemecatannya oleh bupati karena sejumlah alasan.
Di antaranya karena ia hanya dihukum 10 bulan, padahal syarat pemecatan minimal dihukum selama dua tahun.
Selain itu, pada saat melakukan pemecatan, status bupati masih pelaksana tugas (Plt), belum bupati definitif.
"Sebagai Plt bupati tidak berhak mengeluarkan keputusan yang bersifat strategis. Termasuk putusan pemecatan dari PNS," katanya.
Di dalam surat pemberitahuan ini disebutkan, MA mengabulkan permohonan kasasi Supraptiningsih.
Dalam pokok sengketa, MA memutuskan menyatakan tidak sah Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 862.3/164/407.203/2018, tanggal 24 Oktober 2018, tenteng Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai negeri Sipil atas nama Supraptiningsih, S.Pd, M.Pd.