KPK Segel Kantor Kadis PUPR dan Ruang Direktur RSUD dr Soekardjo Tasikmalaya
Penyegelan dilakukan setelah dilakukan penggeledahan ruang kerja Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman
lihat foto
"Belum tahu (kantornya disegel), Saya di sini. Terkait apa yang telah diperiksa pada 2018 lalu. Belum tahu, memang tahun itu ada bantuan dari DAK RP 18 Miliar, pengadaan alat kesehatan," kata Warsisto.
"Pelayanan tidak terganggu," ujarnya.
Terkait Dana Alokasi Khusus
Sementara itu, KPK telah menetapkan Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman sebagai tersangka.
Ini dikatakan Ketua KPK, Agus Rahardjo yang membenarkan hal tersebut.
"Iya sudah (tersangka)," kata dia kepada wartawan, Rabu (24/4/2019)
Masih belum diketahui kasus apa yang menjerat wali kota yang juga politikus PPP tersebut.
Namun, diduga kasus yang melibatkan Budi adalah kasus suap pengajuan Dana Alokasi Khusus Kota Tasikmalaya.
Pasalnya, pada 14 Agustus 2018, Budi sempat dimintai keterangan KPK menjadi saksi atas kasus dugaan suap dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018.
Baca: Kelelahan Usai Pemilu 2019, 12 Petugas KPPS di Jawa Barat Meninggal Dunia
Pada pertengahan Desember 2018, Budi juga menjadi saksi dalam pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk mantan Kepala Seksi Pengambangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo.
Baca: Pemerintah Akan Berikan Santunan Kepada Keluarga Petugas KPPS yang Meninggal
Ia mengakui pernah menitipkan dua proposal pengajuan anggaran pada Yaya Purnomo selaku pejabat di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.
Kedua proposal itu yakni permohonan Dana Insentif Daerah (DID) dan APBN-P Tahun Anggaran 2018.
Budi juga mengakui usulan proposal tersebut disampaikan secara tidak resmi kepada Yaya.
Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat tersangka yaitu mantan anggota Komisi IX DPR Amin Santono, Eka Kamaluddin (perantara), Yaya Purnomo dan Ahmad Ghiast (kontraktor).
Khusus untuk Yaya, jaksa mendakwa Yaya dan Rifa Surya menerima gratifikasi uang seluruhnya Rp 3,7 miliar, 53.300 USD dan325.000 SGD dari beberapa daerah yang menerima DAK maupun Dana Insentif Daerah (DID).
