Setelah Kepergok Sedang Intim Bersama Istri Orang, Ini Hukuman yang Diterima Pemangku Pura
Aib Pemangku Pura Merajapati berinisial NS (37) di Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Buleleng, Bali terlanjur terumbar.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Bali, Ratu Ayu
TRIBUNNEWS.COM, BULELENG - Aib Pemangku Pura Merajapati berinisial NS (37) di Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Buleleng, Bali terlanjur terumbar.
Baca: Suami Pergoki Istri Asyik Goyang dengan Pria Lain, Aksi Konyol Selingkuhan Jadi Sebab Aib Tersiar
Aksinya yang tertangkap basah sedang berhubungan dengan wanita idaman lain disebuah kamar vila, Rabu (18/10/2017) lalu, membuat sejumlah tokoh maupun perangkat Desa Gitgit merapatkan barisan.
Baca: Jasad Pria Dengan Leher Terlilit Lakban di Parkiran Bandara Ternyata Sopir Anggota DPRD Riau
Mereka membahas dan mencarikan solusi terbaik atas kasus yang tanpa disengaja turut menyeret nama desa tersebut.
Pada Kamis (19/10/2017), sekitar pukul 19.00 wita, di rumah Ketut Ritama, selaku Bendesa Adat Gitgit, sejumlah perangkat desa langsung dikumpulkan untuk menggelar paruman atau rapat desa.
Hasilnya, NS dicopot dari jabatannya sebagai pemangku di Pura Merajapati Desa Gitgit, per Kamis (19/10/2017) malam secara lisan.
Baca: Menilik Gua Siluman di Bantul, Ada Cerita Soal Nona Muda Hingga Mitos Penglaris
Demikian disampaikan Kepala Dusun Pererenan Bunut, Desa Gitgit Ketut Sukertia, saat ditemui di kediamannya, pada Jumat (20/10/2017) siang.
Ketut Sukertia mengatakan, selain diberhentikan sebagai pemangku di Pura Merajapati Desa Gitgit, hasil paruman juga menyatakan jika NS rencananya akan dikenai denda sebesar Rp 2,2 juta.
Baca: Bocah 6 Tahun Tewas Dengan Tangan Terpotong dan Kepala Pecah, Begini Latar Belakang Pelakunya
Dengan rincian Rp 200 ribu untuk membayar banten prayascita, serta Rp 2 juta untuk membayar denda karena perbuatannya yang tercela.
Sementara itu, Sukertia juga menegaskan jika prajuru, adat, maupun dinas Desa Gitgit tidak mau terlalu ikut campur terkait permasalahan hukumnya.
"Masalah hukum, dari pihak Prajuru Desa menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada kedua belah pihak. Entah itu mau ditempuh jalur hukum atau bagaimana terserah. Karena dari pihak prajuru, adat maupun dinas tidak mau ikut campur dengan masalah ini. Mudah-mudahan ten nyaplir. Tiga poin itu saja yang dibahas dalam paruman," jelasnya.
