Pungut Biaya Masuk Sekolah, Kesek SD di Kaltim Dinonaktfkan

Meski demikian, Laila memaklumi jika sekolah masih menarik pungutan kepada orangtua murid.

"Tapi, pungutan itu harus diberi catatan. Harus bersifat sukarela. Tak boleh ada kata-kata wajib dalam pungutan itu," kata Laila, Rabu (19/7).

Begitu pula dengan pungutan untuk perbaikan gedung sekolah. Sejatinya merupakan tanggung jawab pemerintah, turut dimaklumi Laila. "Kita mengapresiasi inisiatif kepsek. Selama, tidak memberatkan orangtua murid," katanya lagi.

Laila membenarkan, perbaikan fasilitas pendidikan di sekolah merupakan tanggung jawab pemerintah.

"Hanya, kalau diusulkan ke pemerintah, ada proses panjang yang harus dilalui. Harus ada pengecekan dulu, darurat apa tidak kerusakannya, baru kemudian masuk ke proses penganggaran. Hal ini mungkin yang membuat kepsek berinisiatif menarik pungutan," urainya.

Laila meminta para orangtua murid berani bersuara di rapat-rapat yang digelar komite bersama pihak sekolah. "Ya kalau tidak sepakat dengan pungutan, orangtua harus berani bicara di forum komite dengan sekolah. Jangan diam saja," pinta politisi asal PPP, ini.

Lantas, bagaimana jika orangtua yang bersuara lantang tersebut, mendapat intimidasi dari pihak sekolah? "Kan bisa mengadu ke DPRD, Disdik, dan lainnya. Ayo, orangtua harus berani bicara, kalau keberatan," tegasnya.

Laila mengaku sudah mengetahui polemik pungutan yang terjadi di SDN 016. Namun, menurut Laila, persoalan tersebut sudah diselesaikan oleh Disdik Samarinda.

"Itukan salah paham saja. Si Anak (Vincero) juga sudah diperbolehkan sekolah. Jadi, tidak usah diperpanjang," katanya.

Menurut Laila, apa yang terjadi di SDN 016, menjadi shock therapy bagi sekolah, dalam melaksanakan pungutan. "Jangan ada kata wajib. Yang tidak mampu, justru harus dibantu. Kami juga akan turun langsung mengecek persoalan ini," tuturnya. (rad)