Profil Kusnadi, eks Ketua DPRD Jatim yang Terima Commitment Fee Rp32,2 Miliar Kasus Dana Hibah

TRIBUNNEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil membongkar praktik suap dalam pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) Jawa Timur (Jatim).

Dalam kasus tersebut, KPK mengungkap, mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi (KUS), diduga menerima commitment fee sebesar Rp32,2 miliar.

Commitment fee (biaya komitmen atau biaya ikat janji) adalah biaya yang dibebankan oleh pemberi pinjaman (misalnya bank) kepada peminjam sebagai kompensasi atas komitmennya untuk menyediakan sejumlah dana pinjaman, bahkan untuk bagian pinjaman yang belum ditarik atau digunakan oleh peminjam.

Hal tersebut, terungkap dalam konferensi pers yang dilaksanakan bertepatan dengan penahanan empat tersangka pemberi suap kepada Kusnadi pada Kamis (2/10/2025).

"KUS diduga telah menerima commitment fee secara transfer melalui rekening istrinya dan staf pribadinya ataupun tunai yang berasal dari beberapa korlap (koordinator lapangan) mencapai total Rp32,2 miliar," kata Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka.

Dari jumlah tersebut, empat orang di antaranya langsung ditahan oleh KPK, yakni:

1. Hasanuddin (HAS), anggota DPRD Jatim periode 2024–2029.
2. Jodi Pradana Putra (JPP), pihak swasta dari Kabupaten Blitar.
3. Sukar (SUK), mantan Kepala Desa dari Kabupaten Tulungagung.
4. Wawan Kristiawan (WK), pihak swasta dari Tulungagung.

Penahanan dilakukan selama 20 hari kedepan, terhitung dari 2 hingga 21 Oktober 2025 di Rutan Cabang KPK. 

Lantas siapa Kusnadi? Berikut adalah profilnya.

Profil Kusnadi

Baca juga: KPK Tetapkan 21 Tersangka Kasus Suap Dana Hibah Jatim, 4 Orang Langsung Ditahan

Kusnadi lahir di Tebing Tinggi, Sumatera Utara, pada 7 Desember 1958.

Ayah empat anak itu merupakan lulusan Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya.

Kusnadi sempat menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur selama tiga periode, yakni 2004-2009, 2009-2014, dan 2014-2019.

Pada 2019, politikus PDI Perjuangan itu didapuk menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Provinsi Jawa Timur.

Ia juga pernah dipercaya menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur untuk periode 2015–2019 dan 2019–2024.

Selain berkarir di dunia politik, Kusnadi juga mengajar sebagai dosen di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Pendidikan 

• SMA Negeri Kisaran, Asahan (1977-1980)
• S-1 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Lulus tahun 1986
• S-2 Universitas Gadjah Mada, Lulus tahun 1995

KPK sita aset Kusnadi

Dalam perkara ini, KPK juga menyita sejumlah aset Kusnadi yang diduga berasal dari hasil korupsi.

Ketua DPRD Jatim, Kusnadi (KUS), diduga mendapat jatah dana hibah pokir mencapai total Rp 398,7 miliar selama periode 2019–2022.

“Dalam perkara ini, KPK juga telah melakukan penyitaan terhadap aset-aset milik KUS (Kusnadi),” kata Asep, dikutip dari Kompas.com. 

Adapun aset milik Kusnadi yang disita KPK yakni 3 bidang tanah dengan total luas mencapai 10.566 m2; di Kabupaten Tuban; 2 bidang tanah beserta bangunan dengan total luas 2.166 m⊃2; di Kabupaten Sidoarjo; dan 1 unit mobil merek Mitsubishi Pajero.

Selain Kusnadi, pimpinan DPRD lain yang ditetapkan sebagai tersangka penerima, di antaranya adalah Wakil Ketua DPRD Anwar Sadad (AS) dan Wakil Ketua DPRD Achmad Iskandar (AI).

Dana hibah yang dikelola Kusnadi kemudian didistribusikan melalui beberapa koordinator lapangan (korlap), termasuk empat tersangka yang baru ditahan. 

Para korlap ini bertugas membuat proposal, menentukan jenis pekerjaan, menyusun RAB, hingga laporan pertanggungjawaban fiktif.

Modus 'Ijon' dan Pembagian Fee

KPK membeberkan adanya kesepakatan pembagian fee dari anggaran pokir tersebut, dengan rincian:

1. Aspirator (Kusnadi): mendapat 15–20 persen
2. Koordinator Lapangan (Korlap): mendapat 5–10 persen
3. Pengurus Pokmas: mendapat sekitar 2,5 persen
4. Admin proposal dan LPJ: mendapat sekitar 2,5 persen

Daftar Lengkap 21 Tersangka

Berikut adalah daftar lengkap 21 tersangka yang ditetapkan KPK dalam kasus suap dana hibah Pemprov Jatim:

Pihak Penerima (4 Tersangka):

1. KUS (Kusnadi) - Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur.
2. AS (Anwar Sadad) - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur.
3. AI (Achmad Iskandar) - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur.
4. BGS (Bagus Wahyudiono) - Staf dari AS.

Pihak Pemberi (17 Tersangka):

1. MHD (Mahud) - Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur 2019–2024.
2. FA (Fauzan Adima) - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sampang 2019–2024.
3. JJ (Jon Junaidi) - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo 2019–2024.
4. AH (Ahmad Heriyadi) - Swasta dari Kabupaten Sampang.
5. AA (Ahmad Affandy) - Swasta dari Kabupaten Sampang.
6. AM (Abdul Motollib) - Swasta dari Kabupaten Sampang.
7. MM (Moch Mahrus) - Swasta dari Kabupaten Probolinggo (kini anggota DPRD Jatim 2024–2029).
8. AR (A Royan) - Swasta dari Tulungagung.
9. WK (Wawan Kristiawan) - Swasta dari Tulungagung.
10. SUK (Sukar) - Mantan Kepala Desa dari Kabupaten Tulungagung.
11. RWR (Ra Wahid Ruslan) - Swasta dari Kabupaten Bangkalan.
12. MS (Mashudi) - Swasta dari Kabupaten Bangkalan.
13. MF (M Fathullah) - Swasta dari Kabupaten Pasuruan.
14. AY (Achmad Yahya) - Swasta dari Kabupaten Pasuruan.
15. AJ (Ahmad Jailani) - Swasta dari Kabupaten Sumenep.
16. HAS (Hasanuddin) - Swasta dari Kabupaten Gresik (kini anggota DPRD Jatim 2024–2029).
17. JPP (Jodi Pradana Putra) - Swasta dari Kabupaten Blitar.

(Tribunnews.com/Falza/Ilham Rian Pratama) (Kompas.com/Haryanti Puspa Sari)