Sebut Tunjangan Pensiun Seumur Hidup Anggota DPR Tak Masuk Akal, Ernest Prakasa: Lawan!

TRIBUNNEWS.COM - Aturan tunjangan pensiun seumur hidup anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga mendapat sorotan seorang komika, Ernest Prakasa.

Sebelumnya Ernest, gugatan terhadap aturan tersebut diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh dua warga, yakni Lita Gading dan Syamsul Jahidin pada 30 September 2025.

Gugatan dengan permohonan uji materiil resmi terdaftar ke MK dengan nomor 176/PUU-XXIII/2025, sebagaimana tercantum di laman resmi MK pada Rabu (1/10/2025).

Dalam permohonannya, kedua penggugat meminta MK menguji Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi Negara, serta Bekas Pimpinan dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara.

Fokus uji materi berada pada Pasal 1 huruf A dan F, serta Pasal 12.

Pemohon menilai, Pasal 1 huruf A membuka celah bagi anggota DPR yang hanya menjabat selama lima tahun untuk tetap memperoleh pensiun seumur hidup, bahkan dapat diwariskan.

Mereka juga menyoroti besarnya beban APBN untuk membiayai pensiun DPR, yang disebut mencapai Rp226.015.434.000.

Adapun Ernest dalam unggahan di Instagram pribadinya @ernestprakasa pada Kamis (2/10/2025), turut membagikan tangkapan layar isi sebuah berita gugatan dua warga ke MK untuk uji materil aturan pensiunan DPR.

Tak hanya itu, sutradara film Cek Toko Sebelah juga membubuhkan keterangan pada unggahannya.

Isinya menyorot tunjangan pensiun anggota DPR yang menurutnya tak masuk akal.

"Sungguh tidak masuk akal ada jabatan 5 tahun yang uang pensiunnya seumur hidup bahkan bisa diwariskan. Lawan!" tulis Ernest.

Baca juga: Sosok Lita Gading dan Syamsul Jahidin, Penggugat Tunjangan Pensiun Seumur Hidup DPR ke MK

Hingga Kamis malam, unggahan Ernest telah disukai lebih dari 10.600 akun dan mendapat 300 lebih komentar.

Lita Gading dan Syamsul Jahidin

Di balik perkara nomor 176/PUU-XXIII/2025 yang diajukan pada 30 September 2025, berdiri dua figur, yakni psikolog senior dr. Lita Linggayani Gading dan pengacara konstitusional Syamsul Jahidin. 

Kolaborasi mereka menargetkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Asas-asas Pemerintahan yang Baik, menyoroti ketidakadilan sistem yang memberikan hak istimewa kepada elite politik sambil merugikan rakyat biasa.

Lita Linggayani Gading, yang akrab disapa dr. Lita Gading, lahir di Jakarta pada 10 September 1975.