Menkes Budi Gunadi Akan Cek Rutin Dapur MBG Seminggu Sekali: Kita Didik Semua SPPG Supaya Patuh

"Seperti contohnya pembelian bahan baku yang seharusnya H-2, kemudian ada yang membeli H-4. Kemudian juga ada yang kita tetapkan processing masak sampai delivery tidak lebih dari 6 jam, optimalnya 4 jam."

"Seperti di Bandung, itu ada yang memasak dari jam 9 dan kemudian delivery-nya ada yang sampai jam 12, bahkan ada yang lebih dari jam 12," jelasnya.

Oleh karena itu, sebagai bentuk tindakan tegas, BGN memutuskan untuk menutup sementara operasional SPPG yang terbukti lalai dan menyebabkan kegaduhan di tengah masyarakat.

Penutupan sementara ini tidak memiliki batas waktu yang pasti, durasinya akan bergantung pada seberapa cepat masing-masing SPPG mampu melakukan penyesuaian dan perbaikan internal, serta menunggu hasil investigasi yang sedang berjalan.

"Kita tutup sementara sampai semua proses perbaikan dilakukan. Penutupan bersifat sementara tersebut waktunya tidak terbatas, tergantung dari kecepatan SPPG dapat mampu melakukan penyesuaian diri dan juga menunggu hasil investigasi," ucapnya.

Menkes Targetkan Semua Dapur MBG Kantongi SLHS

Budi mengatakan, seluruh dapur SPPG juga ditargetkan mempunyai Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) dalam sebulan.

"Kalau ditanya targetnya kapan saya dan Pak Dadan (Kepala BGN) itu sudah menargetkan paling lama satu bulan," kata Budi dalam konferensi pers, Kamis.

Saat ini, kata Budi, angka dapur MBG yang sudah mengantongi SLHS sudah semakin bertambah, bahkan mencapai ratusan. 

"Kalau yang Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi ini kan kemarin angkanya sekitar 20-an ya, jadi dalam waktu dua-tiga hari, per kemarin itu 96, jadi naik dari 36 ke 96 dan per hari ini sudah di atas 100 angkanya," ujar Budi.

"Jadi angka itu sekarang per hari kita review. Ini sudah ada surat resminya, diharapkan semua SPPG-nya ini sudah bisa mendapatkan SLHS," imbuhnya.

Selain SLHS, SPPG juga harus mempunyai sertifikat Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) atau Analisis Bahaya dan Titik Kendali Kritis, yang biasanya digunakan secara luas di industri makanan hingga restoran.

HACCP adalah sistem manajemen keamanan pangan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko kesehatan yang terkait dengan produksi dan penyediaan makanan. 

Tak hanya itu saja, sertifikasi halal juga diperlukan. Proses sertifikasi ini akan ditambah dengan rekognisi atau pengakuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Sebagai informasi, data keracunan makanan MBG menunjukkan angka yang signifikan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencatat 9.089 korban dari 55 Kejadian Luar Biasa (KLB) hingga akhir September 2025. 

Sementara, data BGN per 30 September 2025, menunjukkan ada 6.457 kasus keracunan dengan 72 kejadian sejak Januari.