Ketua Mahkamah Partai Respons Keputusan Menkum Tandatangani SK Kepengurusan PPP Versi Mardiono

Maka dari itu, dia meminta semua pihak harus berfikir jernih dalam melihat dinamika yang terjadi saat Muktamar maupun forum partai.

Pasalnya, saat ini, target PPP adalah memperkuat jaringan di akar rumput agar bisa lolos parlemen pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2029 mendatang.

"Kami PPP tidak inginkan adanya cara pandang cara yang melihat ada perpecahan diantara PPP perbedaan itu suatu rahmat. Namun dalam kepentingan bagaimana kami membesarkan PPP, kami harus lihat jernih kedepan. Karena ini tantangan bagaimana kompetisi 2029 PPP bisa di Senayan, bisa warnai kancah politik nasional," tegas Ade Irfan.

Melihat hasil Muktamar yang diikuti oleh muktamirin atau peserta Muktamar yang terdiri dari DPW, DPC dan perimbangan, Mahkamah Partai PPP pun mengakui bahwa calon ketua umum Agus Suparmanto yang terpilih secara aklamasi.

"Hari ini PPP Insya Allah dibawah pemimpinan hasil Muktamar X Pak Agus Suparmanto mudah-mudahan ini cara Allah SWT untuk meninggikan derajat PPP, agar PPP bisa tampil lebih baik di kancah politik nasional," kata dia.

Sebagai informasi, pada Muktamar X PPP yang berlangsung beberapa hari lalu, ada sejumlah nama yang menguat menjadi ketua umum yakni Mardiono, Agus Suparmanto, dan Husnan Bey Fananie.

Namun, pascaMuktamar, ketiga pihak mengklaim diri terpilih sebagai Ketum PPP periode 2025-2030.

Menkum Tanda Tangani PPP Kubu Mardiono

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas menegaskan, dirinya telah menandatangani langsung kepengurusan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan Ketua Umum terpilih Muhamad Mardiono.

Kata Supratman, penandatanganan itu dilakukan dirinya pada usai PPP mengirimkan surat pendaftaran SK Kepengurusan pada Senin (30/9/2025) kemarin.

"Nah, khusus yang terkait dengan PPP, pada tanggal 30 (September) salah satu yang mendaftar adalah Pak Mardiono," kata Supratman saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).