Prabowo Cemas MBG Dipolitisasi, Pengamat: Pemerintah Harusnya Transparan, Cegah Persepsi Liar Publik

Menurutnya, masyarakat membentuk persepsi liar karena pelaksanaan program MBG oleh pemerintah dinilai kurang transparan.

Sehingga, Emrus mengimbau pemerintah, khususnya Badan Gizi Nasional (BGN) untuk lebih terbuka soal MBG.

BGN sendiri adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 dan bertugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional, salah satunya melalui program MBG. 

"Jadi, supaya tidak terjadi persepsi yang liar semacam ini, pemerintah dalam hal ini adalah Badan Gizi Nasional, buka saja prosesnya," papar Emrus.

Lebih lanjut, kata Emrus, Prabowo harusnya memerintahkan Kepala BGN Dadan Hindayana untuk melakukan transparansi mengenai program MBG demi memeroleh kepercayaan publik.

Terutama yang berkaitan dengan dana, apalagi dana yang dipakai berasal dari uang rakyat juga.

"Jadi, Bapak Prabowo Subianto sejatinya memerintahkan kepala badan Gizi Nasional buka semua kelebihannya, buka semua kelemahannya supaya publik bisa trust," kata Emrus.

"Tentu dengan dibukanya kelemahan-kelemahan tersebut, misalnya bisa saja ada penyunatan biaya per orang sekian ribu atau Rp15.000 sampai jadi sekian, baru bagaimana proses bahan baku, sehingga publik mengetahui," ujarnya.

"Dana yang kita keluarkan untuk makan bergizi gratis itu triliunan, duit siapa? Duit rakyat. Duit keluarga korban itu, duit kita," imbuhnya.

Selanjutnya, Emrus menilai, program MBG tidak disebut gratis, karena itu tetap dibiayai dengan menggunakan uang rakyat.

"Maka saya terus terang, sudah harusnya diubah, bukan makan bergizi gratis, kalau gratis kan seolah-olah diberikan begitu tanpa ada biaya, itu dana [MBG adalah] duit dari kantong Anda, dari saya, dari keluarga yang memakan makanan bergizi gratis itu dengan pajak kita," papar Emrus.

"Oleh karena itu, kita ubah sajalah makan bergizi nasional, bukan gratis gitu, karena kita bayar," tandasnya.

Update Data Keracunan MBG

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif prioritas pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang diluncurkan pada awal 2025.

Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah dan balita untuk mengatasi stunting, dengan target 20 juta penerima manfaat hingga akhir tahun.

Program ini dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN), melibatkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur sentral untuk memproduksi dan mendistribusikan makanan.