Prabowo Ancam Kirim KPK-Kejagung Bersihkan BUMN, Komisi Antirasuah Beri Respons

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membersihkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari praktik korupsi.

Menurut Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, langkah tersebut sangat relevan karena berbagai modus korupsi seperti penyuapan, gratifikasi, dan rekayasa pengadaan barang/jasa yang selama ini ditangani KPK terbukti menjadi penyebab utama inefisiensi bisnis di perusahaan-perusahaan pelat merah.

"KPK tentu menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah presiden untuk melakukan perbaikan tata kelola di sektor BUMN," ucap Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (30/9/2025). 

"Kalau kita bisa meminimalisasi celah-celah rawan korupsi melalui pendekatan pencegahan, maka kita bisa menciptakan iklim bisnis di BUMN ini menjadi lebih efisien," lanjut dia.

Ia menambahkan bahwa pencegahan korupsi akan menciptakan iklim bisnis BUMN yang lebih efisien dan efektif untuk pelayanan publik.

Baca juga: Kemenkeu: Pencairan Rp 55 Triliun Dana Kompensasi PSO BUMN Akan Lunas Tahun Ini

KPK, lanjut Budi, juga telah berkolaborasi dengan BUMN dalam program pencegahan, salah satunya melalui panduan cegah korupsi (pencek) yang bertujuan menciptakan iklim usaha yang lebih berintegritas.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan pernyataan tegas akan membersihkan BUMN dari oknum-oknum yang merugikan negara. 

Pernyataan keras Presiden Prabowo disampaikan dalam pidatonya di acara puncak Musyawarah Nasional (Munas) VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Hotel Sultan, Jakarta, pada Senin (29/9/2025). 

Baca juga: Kementerian Keuangan Sudah Bayar Kompensasi PSO BUMN Tahun 2024 

Ia menyoroti total aset BUMN yang nilainya mencapai lebih dari 1.000 miliar dolar AS atau setara Rp 16.679 triliun.

Menurut Prabowo, banyak oknum internal yang terus mengambil keuntungan pribadi meskipun perusahaan yang dikelolanya merugi.

"Tinggal manajemen saya perintahkan bersihkan itu BUMN. Kadang-kadang, nekat-nekat mereka itu, diberi kepercayaan negara dia kira itu perusahaan nenek moyangnya," ujar Prabowo. 

"Perusahaan rugi dia tambah bonus untuk dirinya sendiri, brengsek banget itu. Saya mau kirim Kejaksaan dan KPK untuk ngejar-ngejar itu," tegasnya.

Presiden memberikan waktu dua hingga tiga tahun bagi BUMN untuk melakukan pembenahan internal. 

Ia menargetkan BUMN dapat menghasilkan keuntungan wajar sebesar 10 persen dari total aset, atau sekitar Rp 1.600 triliun setiap tahun. 

Angka ini diharapkan dapat menutup defisit APBN.