Saling Klaim Kemenangan di Muktamar X PPP, Rekam Jejak Dualisme di Partai Berlambang Kakbah

Soeharso Monoarfa menjabat sebagai Ketua Umum PPP sejak 2019.

Pada September 2022, ia diberhentikan dari jabatannya oleh Majelis PPP melalui Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas).

Muhamad Mardiono, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Syariah PPP, ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP menggantikan Soeharso.

Soeharso sempat mempertanyakan legalitas pemberhentian tersebut, karena menurutnya tidak sesuai dengan mekanisme AD/ART partai.

Namun, Kementerian Hukum dan HAM kemudian mengesahkan kepengurusan PPP di bawah Mardiono, mengakhiri secara formal kepemimpinan Soeharso.

Saling Klaim

Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto saling klaim sebagai Ketua Umum terpilih dalam Muktamar X PPP di Ancol, Jakarta Utara, yang digelar pada Sabtu (27/9/2025).

Mardiono terpilih secara aklamasi dalam muktamar tersebut, setelah dalam pembukaan tensi sempat meninggi dan para kader PPP terlibat aksi adu jotos.

"Selamat Pak Mardiono atas terplihnya secara aklamasi dalam Muktamar X yang baru saja kami ketok palunya," kata Pimpinan Sidang Muktamar X PPP Amir Uskara, Sabtu (27/9/2025).

Namun, Sejumlah peserta Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang terdiri dari Dewan Pengurus Wilayah (DPW) menyatakan menolak laporan pertanggungjawaban dari Plt Ketua Umum M. Mardiono.

Penolakan LPJ itu disampaikan dalam Sidang Paripurna Laporan Pertanggungjawaban DPP PPP di arena Muktamar di Mercure Ancol, Jakarta, Sabtu (27/9/2025) malam.

Para perwakilan DPW PPP menyampaikan penolakan itu di hadapan forum Muktamar bahwa mereka menolak laporan pertanggungjawaban Mardiono sebagai Ketua Umum.

Adapun, pengurus DPW PPP yang menolak laporan pertanggungjawaban Mardiono diantaranya, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumsel, Bengkulu, Babel, Riau, Papua, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya.

Lalu, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, DPW-DPW se Kalimantan, Maluku, Maluku Utara, Sulawsi Tengah, Sulawsi Barat dan DPW lainnya.

“Kami pengurus DPW Banten dan perwakilan DPC menolak laporan pertanggungjawaban Plt Ketua Umum,” ujar Ketua DPW Banten, Subadri Usuludin di lokasi Muktamar.