Senin, 29 September 2025

Program Makan Bergizi Gratis

Baru Mendarat di Indonesia, Prabowo Langsung Ajak Menteri Rapat soal MBG di Bandara

Prabowo langsung memimpin rapat bahas MBG setelah kembali dari rangkaian lawatan luar negeri di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Tangkapan Layar YouTube Sekretariat Presiden
KASUS KERACUNAN MBG - Foto Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9/2025). Prabowo langsung memimpin rapat setelah kembali dari rangkaian lawatan luar negeri. 

Meski tengah menghadapi kritik setelah marak kasus keracunan di sejumlah daerah, Prabowo menegaskan pemerintah akan terus memperbaiki pelaksanaan MBG

“Saya yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik. Kita harus waspada, jangan sampai ini dipolitisasi,” tegasnya.

Prabowo juga memastikan akan segera memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana untuk membahas evaluasi menyeluruh. 

“Habis ini saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan beberapa pejabat, kita akan diskusikan. Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dari awal ya,” ucapnya.

Prabowo mengaku meski baru kembali dari kunjungan luar negeri selama sepekan, ia tetap memantau perkembangan kasus MBG.

“Saya baru dari luar negeri tujuh hari saya monitor ada perkembangan-perkembangan itu,” ujarnya.

Ia menekankan perlunya kewaspadaan agar isu ini tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

“Tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik. Kita harus waspada, jangan sampai ini dipolitisasi,” ujarnya.

Menurut Prabowo, tujuan MBG adalah memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat memperoleh makanan bergizi.

“Tujuan Makan Bergizi adalah untuk anak-anak kita yang sering sulit makan. Mungkin kita-kita ini makan lumayan. Mereka tuh makannya hanya nasi pakai garam. Ini yang harus kita atasi,” katanya.

Seruan Hentikan MBG

Sejumlah pihak mendesak pemerintah menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) buntut keracunan massal yang terjadi di berbagai daerah.

Usulan penghentian sementara disampaikan agar pemerintah, terutama BGN untuk mengevaluasi pelaksanaan MBG secara menyeluruh.

Ketua YLKI, Niti Emiliana menegaskan konsumen penerima manfaat MBG berhak mendapat keamanan, kenyamanan dan keselamatan.

Berbagai macam polemik MBG dinilai menjadi indikator ketidaksiapan pelaksanaan MBG.

YLKI menegaskan pemerintah wajib hadir dan bertanggung jawab terhadap setiap kasus atau kerugian yang dialami oleh penerima manfaat.

Halaman
1234
Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan