Petugas Dapur MBG Langgar Prosedur: Karena Ngantuk Masak Jam 21.00, Harusnya Jam 02.00

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang menegaskan insiden keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi akibat kelalaian dapur yang tidak mematuhi standar operasional prosedur (SOP).

Baca juga: Bandingkan MBG dengan Aturan Makanan di Sekolah Malaysia, Dokter Tan Shot Yen Sindir Kepala BGN

Menurutnya, SOP telah mengatur jam produksi makanan harus dilakukan dini hari agar aman dikonsumsi siswa di sekolah.

“SOP masaknya ini kan harus dimasak 01.30 sampai jam 02.00 Nah ternyata dia masaknya jam 20.00 malam atau jam 21.00 karena ngantuk. Dia pikir ya sudahlah masak sekarang saja nanti sudah ngantuk gitu loh,” kata Nanik dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Jumat (26/9/2025).

Nanik menambahkan, pengawasan sebenarnya sudah dilengkapi perangkat teknologi. Bahkan, setiap dapur juga sudah dilengkapi oleh CCTV.

“Sebetulnya kan begini, seluruh dapur itu ada CCTV. Nah sebetulnya kan sekarang pakai sudah teknologi tinggi. Taruh lah si SPPG ini nggak datang, kan bisa dicek di CCTV itu. Nah ini mungkin juga nggak dilakukan,” ujarnya.

Nanik menyebut kelemahan pengawasan juga disebabkan petugas pemantauan atau SPPG yang tidak menjalankan tugas dengan disiplin. Padahal, lanjutnya, SPPG seharusnya hadir memantau sejak persiapan bahan hingga distribusi makanan.

BGN, ujar Nanik akan memperketat kembali jam kerja SPPG agar tidak terjadi kelalaian serupa.  "Jangan sampai ada orang yang nggak suka dengan kebijakan pemerintah ini, kebijakan Pak Prabowo. Kemudian menitipkan makanan yang lain digantikan," pungkasnya.

MBG pertama kali diluncurkan pada 6 Januari 2025. Program ini untuk memenuhi janji kampanye Prabowo Subianto saat mencalonkan presiden RI di Pilpres 2024 lalu.

Sebagai informasi, kasus keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih terjadi di sejumlah daerah. Terbaru kasus dugaan keracunan MBG terjadi di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Sejak program ini diluncurkan pada 6 Januari 2025 lalu atau 9 bulan berjalan ini, pemerintah melaporkan jumlah penerima manfaat terdampak insiden keamanan pangan.

Istana melalui Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari merinci kasus dan korban keracunan program MBG.

Ada data dari tiga lembaga sebagai berikut Badan Gizi Nasional (BGN), 46 kasus keracunan, dengan jumlah penderita 5.080, ini data per 17 September.

Kedua dari Kemenkes, 60 kasus dengan 5.207 penderita, data per 16 September.

Baca juga: Profil Nanik S Deyang, Wakil Kepala BGN Menangis Minta Maaf usai Ribuan Anak Keracunan MBG

Kemudian BPOM, 55 kasus dengan 5.320 penderita, data per 10 September 2025. Hasil kajian BPOM,  puncak kejadian keracunan terjadi pada Agustus 2025, dengan sebaran terbanyak di Jawa Barat.

Baca juga: Pengamat: Keracunan Massal MBG Imbas Pemerintah Lebih Fokus Tingkatkan Kuantitas SPPG Bukan Kualitas