Reformasi Polri Menurut Susno Duadji: Polri Tak Dicampuri Politik, Beri Kewenangan Besar Kompolnas

TRIBUNNEWS.COM - Eks Kabareskrim Polri, Susno Duadji menilai ada beberapa langkah yang bisa dilakukan Polri untuk melakukan reformasi Polri, seperti yang dituntut publik.

Langkah pertama adalah, dengan tidak mencampuri Polri dengan urusan politik.

Contohnya dengan menghapus aturan pengangkatan Kapolri harus atas persetujuan DPR.

Menurut Susno, pengangkatan Kapolri seharusnya murni hasil keputusan Presiden.

"Nah, dan juga tolong salah satu reformasi jangan sampai lembaga Polri ini dicampuri urusan politik. Maka pengangkatan Kapolri tidak lagi oleh persetujuan DPR."

"Ini kan hak prerogatif Presiden keluarkan dari kewenangan undang-undang," kata Susno dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Jumat (26/9/2025).

Langkah kedua, Susno menilai seharusnya Kompolnas bisa diberikan kewenangan yang lebih besar dalam melakukan pengawasan terhadap Polri.

Jika perlu, Kompolnas bisa diberi kewenangan untuk mengusulkan pejabat Polri untuk dipecat jika melakukan penyimpangan.

"Yang berikut beri kewenangan yang lebih besar Kompolnas, bila perlu sampai mengusulkan untuk dipecat pejabat-pejabat itu," tegas Susno.

Susno juga menyoroti soal Kantor Kompolnas yang berada di dalam lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) yang berada di bawah Polri.

Diketahui Kantor Kompolnas dan STIK ini sama-sama berada di Jalan Tirtayasa, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Baca juga: Susno Duadji Nilai Reformasi Polri Bergantung pada Leader: Bukan pada Kapolsek atau Sopir Rantis

"Dan Kompolnas ini jangan hanya di Jakarta aja, di Kebayoran. Kantornya pun di kantor polisi ya menikmati fasilitas polisi, paling tidak," ungkap Susno.

Langkah ketiga, Susno mengungkap masih banyak anggota Polri yang gajinya masih tidak layak.

Dalam reformasi Polri ini, Susno merasa masalah gaji anggota Polri juga perlu diperbaiki.

"Bhayangkara-bhayangkara Polri gajinya itu tidak layak untuk hidup di Jakarta, Surabaya, Bandung. Di bawah garis kemiskinan Ya, tidak perlu kita bandingkan dengan gaji DPR ya," imbuhnya.

Prabowo Siapkan 9 Tokoh untuk Reformasi Polri