Cak Imin Pastikan Program Tetap Berjalan Meski Korban Keracunan MBG Terus Bertambah

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyebut program Makan Bergizi Gratis atau MBG akan terus berjalan meski korban keracunan terus bertambah.

MBG adalah program pemerintah untuk menyediakan makanan sehat secara gratis kepada anak-anak sekolah, dengan tujuan utama meningkatkan gizi, mengurangi stunting, dan membangun generasi sehat dan cerdas.

Menurut pihak Istana, total jumlah korban keracunan MBG mencapai lebih dari 5.000 siswa. Data tersebut mengutip dari BGN, Kementerian Kesehatan, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) per 10 September 2025, Kamis (25/9/2025).

Sementara, data berbeda justru diungkap BGN yang datanya turut dikutip oleh Kepala Staf Kepresidenan, M Qodari. Pasalnya, Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan total ada 4.711 kasus keracunan MBG.

Temuan berbeda juga disampaikan oleh Cisdi, Organisasi nonprofit yang fokus di penguatan sektor kesehatan lewat berbagai intervensi baik di lapangan atau advokasi.

Menurut Cisdi, total keracunan MBG dari pertama kali peluncuran yakni 6 Januari 2025 hingga 19 September 2025 mencapai 5.626 kasus.

Angka tersebut berdasarkan pemantauan pemberitaan dan informasi resmi dari perwakilan Dinas Kesehatan (Dinkes) di berbagai daerah.

Lalu, kasus keracunan MBG juga ditemukan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Berdasarkan data per 21 September 2025 lalu, ada 6.452 kasus.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, mengungkapkan terjadi lonjakan kasus MBG di mana pada 14 September 2025, keracunan mencapai 5.360 kasus. Sehingga, hanya dalam waktu sepekan, ada kenaikan kasus keracunan hingga lebih dari 1.000 kasus.

Meski demikian, menurut Cak Imin, program MBG akan tetap berjalan.

Baca juga: YLKI Desak MBG Disetop Sementara Buntut Keracunan Massal: Evaluasi Menyeluruh!

Bahkan belum ada rencana penghentian pelaksanaan MBG sampai saat ini.

"Tidak ada, tidak ada rencana penyetopan. Saya belum mendengar," ungkapnya, Rabu (24/9/2025).

Ia menjelaskan, permasalahan yang ditemui soal pelaksanaan program MBG seharusnya dijadikan bahan evaluasi.

"Tentu semua jenis kejadian harus dijadikan bahan evaluasi. Yang kena keracunan, yang sistemnya lamban, yang berbagai hal harus dijadikan pembenahan."

"Tentu saya minta kepada BGN untuk benar-benar menuntaskan problem-problem yang nyata-nyata ada. Nanti kita tunggu," lanjut dia.

Cak Imin menjelaskan, Fraksi PKB di DPR RI akan melakukan evaluasi pelaksanaan program MBG agar memastikan tidak ada lagi korban keracunan kedepannya.

"Pasti (mengkaji) kita di DPR akan melakukan evaluasi agar sistem pelaksanaannya betul-betul tidak ada yang keracunan," jelasnya.

Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak pemerintah menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG).

ICW juga menegaskan untuk melakukan evaluasi menyeluruh lantaran ada banyak laporan kasus keracunan. Termasuk lemahnya implementasi standar operasional prosedur (SOP) dalam program MBG.

Baca juga: 2 Kasus Siswa Diduga Keracunan MBG di Jakarta, Alami Sejumlah Gejala, Tanggapan Gubernur Pramono

Staf Divisi Riset ICW, Eva Nurcahyani, menyatakan pihaknya bersama koalisi masyarakat kawal MBG mendorong penghentian dan audit total program, termasuk pendampingan bagi penerima manfaat yang dirugikan.

“Respons kami dari ICW dan teman-teman koalisi poinnya, kita mendorong untuk program ini dihentikan, kemudian dievaluasi total, pun juga dalam konteks misalnya nanti pendampingan kerugian dari penerima manfaat,” terang Eva di Jakarta, Selasa (23/9/2025) sebagaimana dikutip dari Kompas.com.

Eva pun menjelaskan untuk menindaklanjuti pendampingan kerugian dari penerima manfaat, seperti ribuan kasus keracunan yang terjadi di berbagai wilayah.

“Kita dengan koalisi (mendorong) bagaimana pendampingan yang kemudian juga pengawalannya terkait kerugian dari penerima manfaat salah satunya adalah korban keracunan di wilayah tersebut,” tambahnya.

Pihak ICW menilai bahwa MBG digunakan oleh beberapa oknum untuk kepentingan promosi politik melalui program pemberian makan bagi pelajar.

“Memang penting untuk program MBG ini dihentikan, dan dievaluasi total, karena kita melihat bahwa kebijakan ini sudah sangat tidak bijak dan dibajak oleh segelintir-segelintir untuk promosi politik,” tutur Eva.

(Tribunnews.com/Ika Wahyuningsih/Ibriza Fasti Ifhami/Yohanes Liestyo Poerwoto)(Kompas/Kiki Safitri)