Kemenko Polkam Bubarkan Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) membubarkan Desk Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla diluncurkan oleh mantan Menko Polkam Budi Gunawan di kantor Kemenko Polkam Jakarta Pusat, pada Kamis (13/3/2025) lalu.

Leading sector Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Menteri Kehutanan, Panglima TNI, Kapolri, dan Menteri Lingkungan Hidup.

Desk itu hadir karena Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian besar terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang setiap tahun selalu terjadi di wilayah Indonesia. 

Selain itu, karhutla memiliki dampak yang sangat luas tidak hanya berdampak pada korban jiwa dan lingkungan, tetapi juga memiliki dampak geopolitik yang cukup signifikan mengingat potensi asap yang merambah sampai dengan lintas negara.

Pembubaran Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla tertuang dalam Siaran Pers BNPB terkait kunjungan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto ke kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) di Jalan Merdeka Barat, Jakarta pada Rabu (24/9/2025).

Baca juga: Perkuat Kelembagaan Manggala Agni, Ini Langkah Strategis Kementerian Kehutanan Kendalikan Karhutla

Disebutkan, dengan kondisi yang relatif aman, Kemenko Polkam memutuskan membubarkan Desk dan Satgas Karhutla, dan pengendalian selanjutnya diserahkan kembali ke masing-masing kementerian dan lembaga. 

Selain mengapresiasi, Menko Polkam, Djamari Chaniago memberikan saran agar hal itu tidak membuat lengah.

"Pencapaian ini patut diapresiasi, tapi jangan sampai membuat kita lengah," katanya dalam Siaran Pers BNPB.

Djamari juga menyambut baik seluruh laporan yang disampaikan oleh Kepala BNPB.  Ia menegaskan dukungan penuh pemerintah. 

Menurut Djamari, sekecil apapun, api harus dipadamkan dan jangan tunggu api membesar. 

Selain itu, ia menekankan antisipasi sejak dini menjadi modal yang harus terus dimaksimalkan.

"Sinergi pusat dan daerah, termasuk peran masyarakat, harus terus diperkuat. Ini bagian dari ketahanan negara," kata Djamari.

Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto sepakat dengan apa yang disampaikan Djamari. Terlebih, kata dia, potensi ancaman ke depan masih ada. 

Berdasarkan pola fenomena El Nino yang berulang setiap empat tahun (2015, 2019, 2023), peluang cuaca kering ekstrem diperkirakan muncul lagi pada 2027.

"Kami sepakat dengan apa yang menjadi arahan Menko Polkam. Kalau kita tidak bersiap sejak sekarang, risiko kebakaran bisa kembali besar," ungkap Suharyanto.

Suharyanto sebelumnya melaporkan dasar penanganan karhutla sendiri mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 dan Keputusan Kemenko Polkam Nomor 29 Tahun 2025. 

Melalui regulasi tersebut, BNPB memegang peran kunci sebagai penanggung jawab tertib pelaksanaan “Desk Karhutla”, mulai dari operasi darat, operasi udara (heli patroli dan water bombing), hingga modifikasi cuaca.

Baca juga: Kapolda Riau Bangun Bank Pohon sebagai Langkah Atasi Dampak Karhutla

"Sinergi ini penting agar setiap kementerian dan lembaga bergerak selaras, tidak jalan sendiri-sendiri," kata Suharyanto.

Ia juga melaporkan, situasi karhutla 2025 di enam provinsi prioritas sejauh ini terkendali berkat kerja sama lintas sektor. 

Operasi udara, operasi darat, dan penegakan hukum yang tegas, kata dia, menjadi kunci keberhasilan.

Suharyanto juga telah memaparkan data bencana 2021 sampai 2024 kepada Djamari. 

Ia mengatakan sebanyak 76 persen kejadian didominasi bencana hidrometeorologi basah, seperti banjir (5.998 kejadian) dan cuaca ekstrem (4.646 kejadian). 

Namun, sorotan utama pertemuan kali ini adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di enam provinsi prioritas.

Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen untuk terus meningkatkan koordinasi, memperkuat mitigasi, dan memastikan kesiapsiagaan tak berhenti hanya karena kondisi saat ini terkendali.

Turut hadir mendampingi Suharyanto antara lain Sekretaris Utama BNPB Rustian, Deputi Bidang Penanganan Darurat Mayjen TNI Budi Irawan, Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat Agus Riyanto, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Abdul Muhari, serta Tenaga Ahli BNPB.

(*)