Program MBG di Daerah 3T, Pemerintah Berupaya Penuhi Gizi Hingga Berdayakan Ekonomi Lokal

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan difokuskan pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). 

Istilah daerah 3T ini digunakan untuk merujuk pada wilayah-wilayah di Indonesia yang memiliki karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi yang berbeda dengan wilayah lainnya, biasanya sulit dijangkau dan minim infrastruktur serta layanan dasar.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan sebanyak 141 satuan tugas (satgas) dibentuk untuk mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah 3T.

"Daerah 3T menjadi prioritas karena layanan gizi di wilayah ini sangat mendesak. Program MBG penting untuk menekan stunting, membuka lapangan kerja, sekaligus memperkuat rantai pasok lokal," kata Tito melalui keterangan tertulis, Senin (22/9/2025).

Sudah ada 806 titik yang memenuhi syarat untuk pembangunan dapur MBG di daerah 3T. 

Dari jumlah tersebut, 264 dapur akan dibangun Kementerian PU, sementara 542 sisanya ditangani Badan Gizi Nasional (BGN).

Menteri PU Dody Hanggodo menambahkan, program MBG bukan sekadar bantuan sosial, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan nasional. 

Program ini mendukung target PU608 untuk menurunkan kemiskinan, memperbaiki rasio investasi (ICOR), serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Fokus percepatan pembangunan SPPG diarahkan pada wilayah 3T serta kawasan PLBN, mengingat kebutuhan layanan gizi yang sangat mendesak dan pentingnya kehadiran negara di lokasi tersebut," jelasnya. 

Sementara, Guru Besar Ilmu Gizi IPB University, Prof. Hardinsyah menilai, kehadiran SPPG di daerah 3T bisa menjadi pusat ekonomi baru. 

Komoditas pertanian, perikanan, dan perkebunan yang sebelumnya kurang terserap dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan harian dapur MBG.

“Kalau di satu kecamatan ada lima SPPG, maka enam bulan sebelum berdiri petani, peternak, dan nelayan harus mulai menyiapkan produksi sesuai kebutuhan. Dengan begitu, rantai pasok pangan lokal bisa diperkuat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hardinsyah menekankan pentingnya koordinasi lintas level. 

Menurutnya, pengelolaan SPPG tidak hanya berhenti pada pemerintah pusat, tetapi juga harus diperkuat di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa agar program ini benar-benar berdampak bagi masyarakat sekitar.