Prajurit TNI Ikut Jaga DPR dan Fasilitas Umum, Jubir Kementerian Pertahanan: Permintaan Kepolisian

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI menegaskan sejumlah prajurit TNI yang saat ini ditugaskan untuk menjaga keamanan di DPR dan sejumlah fasilitas umum adalah untuk perbantuan terhadap kepolisian.

Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) sekaligus Juru Bicara Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI Frega Wenas menjelaskan prajurit TNI yang saat ini dilihat masyarakat umum di lokasi-lokasi tersebut sedang menjalankan tugas perbantuan kepada polisi untuk menjamin situasi keamanan itu berjalan dengan lancar.

Baca juga: Aktivis yang Terobos Rapat RUU TNI di Fairmont Tak Terima MK Sebut DPR Tak Langgar Aturan

Hal itu, kata dia, menyusul adanya rangkaian unjuk rasa berujung kericuhan pada akhir Agustus 2025 lalu.

"Niat kita adalah karena permintaan Kapolri untuk perbantuan, tanggal 30 Agustus (2025) kepada Panglima TNI. TNI itu membantu untuk menjaga kenyamanan, keamanan stabilitas yang ada karena kita tahu bahwa saat ini prioritasnya adalah bagaimana Presiden Prabowo ingin meningkatkan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat Indonesia," kata Frega.

Baca juga: Mayjen TNI Purn Soenarko Usul Polri Dimasukkan ke Kemendagri: Kembalikan Polisi pada Fungsinya

"Jadi jangan dilihat kaca matanya, oh ini tentara ingin mengambil alih, tentara ingin darurat militer. Saya tegaskan tidak ada sama sekali niatan untuk darurat militer," tegas dia.

Frega juga mengonfirmasi berakhirnya perbantuan TNI terhadap kepolisian itu tergantung dari pihak kepolisian.

"Iya (tergantung kepolisian). Itu kan permintaan bantuannya dari Kapolri ya," pungkas Frega.

Dia juga mencontohkan praktik perbantuan militer untuk menjaga keamanan fasilitas publik juga terjadi di negara selain Indoneisa.

Bahkan, kata dia, praktik serupa juga saat ini terjadi di Amerika Serikat.

"Perlu saya tegaskan juga bahwa bentuk seperti itu mungkin kalau teman-teman media lihat, saat ini pun di Amerika negara yang demokrasinya sudah ratusan tahun, saat ini pun juga digelar militer," ungkap dia.

"Di sana ada mungkin teman-teman media yang saat ini sekarang lagi di Washington DC itu di stasiun subway kemudian juga di fasilitas publik, itu ada tentara yang menjamin keamanan di situ, dan bahkan informasi yang saya terima dengan kehadiran tentara di situ diperbantukan untuk membantu tingkat kriminalitas itu justru berkurang," pungkasnya.

Baca juga: TNI AL Sebut Satu Regu Prajurit yang Merapat ke Gerbang DPR Jelang Demo Ojol Sedang Patroli Sektor

Tak Ada Prajurit Dari Luar Jabodetabek

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana juga mengatakan penebalan pengamanan prajurit TNI yang berada di DPR maupun fasilitas umum masih berlangsung sampai saat ini. 

Ia menjelaskan patroli keamanan TNI juga masih dilakukan bersama unsur kepolisian.

Hal itu disampaikannya usai olah raga bersama awak media di Markas Besar TNI Angkatan Darat, Jakarta pada Kamis (18/9/2025).

"Kalau objek-objek vital lain dalam kapasitas kita menduduki statis itu tidak. Kita laksanakan secara patroli. Kan patroli masih berjalan. Patroli bersama-sama dengan kepolisian masih berjalan ke objek-objek vital, keramaian-ramaian tempat warga beraktivitas. Itu dilaksanakan secara rutin," ujar Wahyu.

"Sementara ini (hanya prajurit TNI) dari satuan jajaran di Kodam Jaya," ucapnya.

Wahyu juga menjelaskan prajurit TNI yang ditugaskan untuk melakukan penebalan pengamanan tersebut bertugas dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang TNI yang baru.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2025 tentang TNI pasal 7 ayat (2) poin (b) tentang OMSP terdapat 16 macam tugas TNI dalam OMSP termasuk di dalamnya pengamanan objek vital nasional yang bersifat strategis.

Sedangkan dalam penjelasan Angka 5 dalam UU tersebut, yang dimaksud dengan "objek vital nasional yang bersifat strategis" adalah objek yang menyangkut hajat hidup orang banyak, harkat dan martabat bangsa, serta kepentingan nasional yang ditentukan oleh keputusan Pemerintah.

"Ya (Dalam kerangka OMSP). Jadi dalam 16 tugas OMSP itu kan ada juga tugas pengamanan objek vital, lalu membantu pemerintah daerah, membantu kepolisian," pungkasnya.

Baca juga: TNI AD Siapkan Atraksi Tempur dan Parade Alutsista di HUT ke-80 TNI

Kata Menhan

Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan prajurit TNI akan tetap disiagakan untuk menjaga Gedung DPR RI. 

Hal ini menurutnya merupakan bentuk komitmen TNI dalam menjaga simbol kedaulatan negara.

“Jadi TNI akan menjaga simbol kedaulatan negara di DPR. Saya sudah menyetujui dan Panglima akan menindaklanjuti bersama para kepala staf bahwa instalasi DPR akan dijaga oleh TNI,” kata Sjafrie di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (16/9/2025).

Berdasarkan pantauan Tribunnews.com, hingga kini prajurit TNI masih berjaga di lingkungan Kompleks Parlemen, meski tidak sebanyak saat demonstrasi akhir Agustus lalu.

Sjafrie menambahkan, pengamanan tidak hanya difokuskan di kompleks parlemen, tetapi juga di sejumlah instalasi pemerintah yang memiliki kaitan langsung dengan kedaulatan negara.

“Ya, instalasi-instalasi pemerintah yang perlu mendapat perhatian, yang berhubungan dengan kedaulatan, kita jaga semuanya,” ucap dia.

Terkait kondisi terkini, Sjafrie menjelaskan parameter situasi yang kondusif.

"Rakyat bisa aman dan nyaman bekerja, tidak perlu ada penindakan, yang penting komunikasi. Kita punya satu sistem komunikasi sosial, pembinaan teritorial ini akan kita kerjakan," pungkasnya.