Demo di Jakarta
Lima Anggota Brimob Pelanggar Etik Kasus Rantis Lindas Ojol Segera Disidang
Lima anggota Brimob penumpang rantis maut belum disidang etik. Terancam demosi, patsus, dan penundaan pangkat usai tragedi Affan.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lima anggota Brimob yang duduk di baris belakang kendaraan taktis saat insiden maut di Pejompongan, Jakarta, segera menjalani sidang etik.
Mereka diduga melakukan pelanggaran kategori sedang dalam kasus tewasnya driver ojol Affan Kurniawan yang dilindas rantis Brimob.
Mereka yaitu Aipda M Rohyani, Briptu Danang, Bripda Mardin, Bharaka Jana Edi, dan Bharaka Yohanes David.
Mereka merupakan anggota Satbrimob Polda Metro Jaya yang duduk di baris belakang mobil rantis saat kejadian kecelakaan maut di darah Pejompongan Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025) malam.
Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko memastikan kelimanya akan segera disidang etik.
"Ke-5 personel (penumpang) lainnya dalam proses pelengkapan berkas perkaranya untuk diselenggarakan pada sidang KKEP berikutnya," jelas Truno kepada wartawan, Rabu (10/9/2025).
Sidang etik di Polri, atau secara resmi disebut Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri), adalah mekanisme internal untuk menegakkan Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terhadap anggota yang diduga melakukan pelanggaran etika atau perilaku tercela.
Tujuan sidang etik digelar untuk menjaga profesionalisme, integritas, dan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.
Memberikan sanksi administratif kepada anggota yang melanggar, mulai dari teguran hingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
Dasar hukum sidang etik adalah Perpol No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Menggantikan Perkap lama (No. 14/2011 dan No. 19/2012).
Tahapan Sidang KKEP
Pemberitahuan resmi kepada anggota yang akan disidang.
Pemeriksaan fakta dan pembelaan di hadapan majelis hakim etik.
Putusan sidang, yang bisa berupa:
Teguran tertulis/lisan
Mutasi demosi
Penundaan pangkat/pendidikan
Penempatan khusus (patsus)
PTDH (pemecatan)
Kategori Pelanggaran
Ringan
Biasanya diselesaikan dengan pemeriksaan cepat.
Sedang
Bisa berujung pada demosi atau penundaan karier.
Berat
Dapat berujung pada PTDH, seperti dalam kasus Kompol Cosmas dan Bripka Rohmad.
Sidang etik ini bukan pengadilan pidana, tapi forum disipliner internal yang sangat menentukan nasib karier anggota Polri.
Namun demikian belum diketahui pasti kapan sidang etik bakal dilaksanakan.
Untuk pelanggaran ketegori sedang terancam sanksi patsus, mutasi demosi, penundaan pangkat, penundaan pendidikan, itu berdasarkan fakta di sidang kode etik.
Setelah peristiwa rantis Brimob lindas Affan, Divpropam Polri megamankan tujuh anggota.
Mereka yang diamankan berada di dalam rantis.
Dua diantaranya terbukti melanggar etik berat, yakni Bripka Rohmad (sopir rantis) dan Kompol Cosmas K Gae (duduk di sebelah kemudi rantis).
Bripka Rohmad disanksi demosi 7 tahun dan Kompol Cosmas disanksi Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH).
Divpropam Polri juga telah melakukan gelar perkara melibatkan pihak eksternal serta internal pada Selasa (2/9/2025) kemarin.
Polri turut mengundang Kompolnas, Komnas HAM, kemudian di internal di dalamnya adalah Itwasum, Bareskrim, SDM, Div Kum, Div Propam Brimob Polri serta nanti Div Propam Polri.
Demo di Jakarta
Soal Delpedro Marhaen Ditangkap, Kapolri Listyo Sigit: Bukan Masalah Dia Aktivis, Itu Kebetulan Saja |
---|
Istri Gus Dur Minta Aktivis Dibebaskan, Jawaban Kapolri Bikin Harap-harap Cemas |
---|
Desakan Delpedro Marhaen Dibebaskan, Kapolri Listyo Sigit: Kami Masih Dalami Peristiwa Pidana |
---|
Pihak Keluarga: Kami Tidak akan Mengemis Agar Delpedro Marhaen Dibebaskan |
---|
Titik-titik Aksi Unjuk Rasa Hari Ini di Jakarta Pusat, Polisi Siagakan 4.645 Personel Gabungan |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.