Demonstrasi di Berbagai Wilayah RI
Tanggapan Sejumlah Partai Politik soal 17+8 Tuntutan Rakyat
Unggahan bertuliskan 17+8 Tuntutan Rakyat sedang ramai lewat media sosial di tengah serangkaian aksi demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah.
Penulis:
Muhamad Deni Setiawan
Editor:
Nanda Lusiana Saputri
TRIBUNNEWS.COM - Unggahan bertuliskan 17+8 Tuntutan Rakyat sedang ramai lewat media sosial di tengah serangkaian aksi demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah.
Isi tuntutan dari 17+8 di antaranya seperti pembekuan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan menghentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan TNI ke barak.
Tuntutan ini disusun oleh sejumlah influencer seperti Jerome Polin, Salsa Erwina, Andovi da Lopez, dan didukung oleh lebih dari 200 organisasi masyarakat sipil.
Sejumlah partai politik (parpol) telah memberikan tanggapan atas tuntutan ini, sebagai berikut.
Demokrat
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, seluruh aspirasi masyarakat harus direspons melalui dialog terbuka antara pemerintah, DPR, dan publik.
Hal itu disampaikan pria yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tersebut di Istana Negara, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
“Saya sudah membaca satu per satu tuntutan 17+8 yang disampaikan oleh berbagai kalangan, terutama mereka yang turun ke jalan. Ada sejumlah isu yang dianggap mendesak, dan saya menyikapinya dengan terbuka,” ujar AHY.
AHY mengapresiasi langkah DPR dan pemerintah yang telah membuka ruang komunikasi untuk menampung aspirasi masyarakat.
“Jika ada hal-hal yang perlu segera dibahas bersama, saya sangat mendukung. Saya mengapresiasi dialog-dialog yang sudah mulai dibuka oleh DPR RI dan pemerintah,” katanya.
Ia menegaskan sikap tersebut sejalan dengan peran dan komitmennya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
“Kami ingin lebih banyak mendengar harapan masyarakat—baik dari kalangan mahasiswa, buruh, maupun kelompok lainnya—terhadap berbagai isu, mulai dari ekonomi hingga keadilan hukum,” jelas AHY.
Baca juga: Ganindra Bimo Ingin 17+8 Tuntutan Rakyat Diwujudkan DPR
Lebih lanjut, AHY menekankan pentingnya menjaga agar saluran komunikasi antara rakyat dan pemerintah tetap terbuka dan tidak tersumbat.
“Terlepas dari kapasitas saya sebagai Menko Bidang Infrastruktur, sebagai pemimpin partai saya menyambut baik jika ruang-ruang dialog dibuka secara luas."
"Jangan sampai salurannya tersumbat, karena dari situ kita bisa mencari solusi bersama,” tuturnya.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.