Diundang ke Istana Negara, BEM PTNU Se-Indonesia Ajukan 3 Agenda Prioritas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) Se-Nusantara menyampaikan tiga agenda prioritas strategis kebangsaan saat mendapat undangan Presiden Prabowo Subianto ke Istana Negara, Rabu 4 September 2025. 

Tiga agenda ini merupakan kelanjutan dari tujuh tuntutan yang sebelumnya diaspirasikan di Gedung DPR RI pada 3 September 2025, sekaligus menegaskan konsistensi mahasiswa dalam mengawal kepentingan bangsa.

Presidium Nasional BEM PTNU Se-Nusantara  Achmad Baha’ur Rifqi menjelaskan tiga agenda utama tersebut, yakni:

Pertama, menyampaikan tentang peningkatan profesi strategis, menekankan bahwa profesi guru, buruh, dan pekerja informal merupakan tulang punggung pembangunan bangsa.

"Sayangnya kelompok ini masih menghadapi kesenjangan ekonomi, status kerja yang rentan, dan keterbatasan perlindungan sosial."

"Negara harus hadir melalui kebijakan yang lebih progresif, adil, dan terukur dalam menjamin hak-hak dasar mereka," ujarnya.

Kedua, reformasi kebijakan upah minimum berbasis kehidupan layak, BEM PTNU mendorong perubahan paradigma dalam penentuan upah minimum.

Penetapan upah tidak boleh hanya didasarkan pada indikator pertumbuhan ekonomi dan inflasi, tetapi harus mengacu pada standar kehidupan layak.

Dengan demikian, upah minimum benar-benar menjamin pemenuhan kebutuhan dasar keluarga pekerja, meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, hingga jaminan sosial.

Ketiga, pembentukan tim investigasi indenpenden atas kerusuhan nasional.

"Menanggapi dinamika politik dan sosial terkini yang memunculkan kerusuhan, korban jiwa, serta mengancam stabilitas publik, BEM PTNU mendesak pemerintah membentuk Tim Investigasi Independen “Satgas Anti-Makar," ujarnya.

Tim ini wajib melibatkan unsur masyarakat sipil, mahasiswa, akademisi, serta organisasi kepemudaan agar proses investigasi berlangsung transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Tata Kelola Negara

BEM PTNU Se-Nusantara meyakini bahwa langkah-langkah strategis ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola negara yang demokratis, humanis, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Kehadiran mahasiswa di Istana Negara bukanlah sebatas seremoni, melainkan manifestasi tanggung jawab moral dan akademik dalam mengawal masa depan bangsa.