Anggota DPR Rieke Diah Pitaloka Minta Tuntutan Rakyat 17+8 Ditambah: Tolak Kenaikan Iuran BPJS

Rencana tersebut disampaikan pasca Presiden Amerika Serikat Donald Trump menerapkan kebijakan tarif resiprokal untuk Indonesia sebesar 19 persen.

Meskipun kuota komoditas impor dihapus, pemerintah tetap menegaskan swasembada pangan tetap menjadi tujuan utama.

Kendati demikian, penghapusan kebijakan impor ini dinilai masih perlu ditinjau ulang untuk mengetahui seberapa jauh dampak positif dan negatif bagi pelaku usaha kecil dan menengah di dalam negeri yang saat ini tengah terkena dampak penurunan kondisi ekonomi nasional. 

"Kedua, menolak impor yang diputuskan tidak ada impor untuk sekarang ini, itu juga mohon impor pangan untuk segera diatur," ujar Rieke.

Lebih lanjut, Rieke mengatakan, poin terkait penolakan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) juga harus dimasukkan dalam tuntutan itu.

Sebab, menurut Rieke, ada dugaan ketidaktepatan sasaran, BPJS seharusnya diberikan kepada yang berhak, tetapi kelompok ini malah tidak menerima.

Padahal, kata Rieke, alokasi anggaran untuk BPJS Kesehatan cukup besar, maka dari itu, menurutnya data jaminan sosial yang dipergunakan saat ini masih perlu diperbaiki.

Pemerintah sendiri berencana melakukan penyesuaian iuran BPJS Kesehatan pada 2026, tetapi kebijakan itu menuai kritik dari publik karena dianggap akan semakin membebani masyarakat.

Apalagi, kenaikan iuran juga tidak berdampak terhadap peningkatan layanan yang diterima masyarakat.

"Ketiga adalah mohon dukungannya, menolak kenaikan iuran BPJS, mohon itu bisa dimasukkan, terima kasih," papar Rieke.

Isi Tuntutan Rakyat 17+8

Berikut adalah selengkapnya isi tuntutan rakyat 17+8 yang disusun dalam waktu tiga jam oleh sekelompok influencer.

Tugas Presiden Prabowo 

1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran. 

2. Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.

Tugas Dewan Perwakilan Rakyat 

3. Bekukan kenaikan gaji tunjangan anggota DPR dari batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun). 

4. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).