Demonstrasi di Berbagai Wilayah RI
Senin 1 September 2025, 24 Aksi Unjuk Rasa Kembali Digelar di KPK hingga Papua
Gelombang ujuk rasa berlanjut hingga Senin (1/9/2025) hari ini, setidaknya ada 24 aksi yang bakal digelar di KPK hingga daerah lainnya.
24. Jakarta : Aksi di KPK
DEMO 1 September 2025 di KPK
Hari ini, Senin 1 September 2025, Jakarta kembali diwarnai aksi demonstrasi besar-besaran, termasuk di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Ratusan warga dari Pati, Jawa Tengah, telah tiba menggunakan 10 bus untuk bergabung dalam aksi di KPK.
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menjadi salah satu kelompok yang mengorganisir aksi tersebut, dengan dukungan sekitar 800 perantau Pati di Jakarta.
AMPB adalah gerakan warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang terbentuk sebagai respons atas dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Pati, Sudewo, dalam proyek pembangunan jalur kereta api Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan
Baca juga: Jakarta Memanas, Bagaimana Nasib Demo Warga Pati di Gedung KPK? Ini Kata Koordinator Aksi
AMPB menegaskan bahwa gerakan mereka bertujuan menuntut keadilan dan transparansi hukum, bukan untuk kepentingan partai atau golongan
Mereka mendesak KPK menetapkan Sudewo sebagai tersangka atas dugaan suap proyek DJKA. AMPB
Sudewo diduga terlibat kasus suap proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) saat masih menjadi anggota DPR RI.
Atribut yang mereka bawa antara lain poster, spanduk, air mineral, nasi kotak, telur, hingga kerupuk.
“Di Jakarta baru ada kerusuhan, kemungkinan warung-warung di sana tutup. Jadi kami membawa bekal sendiri. Di sana kami masak sendiri,” kata Koordinator AMPB, Teguh Istiyanto.
Dia memohon kepada Presiden, Kapolri, dan Panglima TNI membantunya dalam hal pengamanan.
“Jika ada yang rusuh, mohon langsung ditangkap. Itu pasti bukan dari kami. Karena aksi kami damai,” tegas dia.
Tuntutan Lainnya:
Penolakan terhadap kenaikan tunjangan DPR.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.