Tunjangan DPR RI
Harta Ahmad Sahroni Rp328 Miliar, Eko Patrio Rp131 Miliar: Punya Belasan Bidang Tanah, Mobil Mewah
Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) 2024, Sahroni punya harta kekayaan Rp328.914.784.272.
lihat foto
7. Bangunan Seluas 82 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000.000
8. Tanah Seluas 753 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp. 96.384.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 1367 m2/500 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp. 139.977.000
10. Tanah seluas 281 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp. 57.512.000
11. Tanah seluas 5900 m2 di KAB / KOTA KARANGASEM, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000.000
12. Tanah dan Bangunan Seluas 694 m2/500 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000.000
13. Tanah Seluas 11470 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 14.291.968.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN total Rp. 5.594.214.000
1. MOBIL, TOYOTA ALPHARD MINIBUS Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. MOBIL, TOYOTA ALPHARD MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. MOBIL, SUBARU BRZ-2.0 A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 924.214.000
4. MOBIL, JEEP RUBICON Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 2.015.000.000
5. MOBIL, MINI COOPER MINI COOPER Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 1.050.000.000
6. MOBIL, LEXUS X SPORT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 905.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.213.150.000
D. SURAT BERHARGA Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 8.440.193.145
F. HARTA LAINNYA Rp. 1.710.240.636
Sub Total Rp. 182.992.433.781
Eko Patrio memiliki utang sebanyak Rp 51.469.398.834.
Sehingga total harta kekayaannya sebesar Rp 131.523.034.947
Tunjangan DPR RI
| Beda Gaji dan Tunjangan Anggota DPR Indonesia dengan Malaysia, Ada Tunjangan Hiburan dan HP |
|---|
| Anggota DPR RI Masih Tetap Dapat Tunjangan Pensiun, Tertinggi Rp 3,6 Juta |
|---|
| Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, Hingga Uya Kuya Didorong Jalani Sidang Etik di MKD DPR RI |
|---|
| Ray Rangkuti Sebut Gaji DPR 42 Kali Lipat Gaji Rakyat, Timbulkan Kesenjangan Sosial |
|---|
| BREAKING NEWS DPR Sepakat Hentikan Tunjangan Perumahan dan Moratorium Kunjungan Kerja |
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.