Dorong Dialog Kebangsaan, Aktivis 98 Ingatkan Penyelenggara Negara Tidak Melukai Perasaan Rakyat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktivis 98 yang tergabung dalam Eksponen 98 Resolution Network meminta penyelenggara negara, baik pemerintah, DPR RI hingga DPRD untuk tidak mencederai perasaan rakyat dengan pernyataan dan perbuatannya yang tidak pantas.

98 Resolution Network adalah sebuah jaringan yang terdiri dari eksponen Gerakan Mahasiswa 1998 dan aktivis Pro Demokrasi yang kini aktif menyuarakan sikap politik dan sosial dalam konteks pemerintahan Indonesia, khususnya di era Presiden Prabowo Subianto.

Sejumlah Aktivis 98 yang tergabung dalam kelompok ini adalah mereka yang dulu terlibat dalam gerakan reformasi, seperti Haris Rusly Moti, Budiman Sudjatmiko, Supriyanto (Antok), Wahab Talaohu, Salamuddin Daeng, Mangapul Silalahi, Sangap Surbakti, dan lainnya.

Mereka juga meminta agar seluruh komponen bangsa melakukan dialog kebangsaan, menyikapi situasi yang memanas dalam sepekan terakhir.

"Dialog tersebut untuk mencapai Resolusi Bersama dalam merespon keresahan masyarakat dan koreksi terhadap penyelenggara negara yang mencederai perasaan rakyat dengan pernyataan dan perbuatannya yang tidak pantas," ujar Supriyanto (Antok), aktivis Pro Demokrasi asal Yogyakarta, dalam keterangannya, Sabtu (30/8/2025).

Antok juga menyatakan turut berduka cita atas wafatnya pengendara driver ojek online (ojol), almarhum Affan Kurniawan.

"Menurut pandangan kami, almarhum Affan Kurniawan adalah martir pejuang ekonomi rakyat," tegas Antok.

Eksponen 98 Resolution Network kata Antok juga sangat prihatin atas terjadi bentrokan antar pengunjuk rasa dengan pihak aparat keamanan yang mengakibatkan jatuhnya korban.

Dalam pernyataan sikapnya, 98 Resolution Network menyatakan, dukungan penuh terhadap agenda Presiden Prabowo, antara lain, Efisiensi BUMN dengan menghentikan gaji berlebihan direksi/komisaris, serta memotong tunjangan aparatur negara yang dinilai tak wajar, hingga Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kami juga mendukung Presiden Prabowo mengambil sikap tegas menindak pihak-pihak bertanggung jawab atas jatuhnya korban jiwa dalam unjuk rasa 25–28 Agustus 2025," ujar Antok.

Antok menambahkan 98 Resolution Network juga mendesak kepada penyelenggara negara baik DPR, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan DPRD agar dalam menyampaikan pandangan politik dilakukan dengan cermat, tidak mencederai perasaan publik dan tidak melakukan tindakan provokatif baik ucapan maupun perbuatan.

"Komunikasi politik  sepantasnya dilakukan secara santun dan bermartabat," katanya.

Poin lainnya, 98 Resolution Network yakin bahwa pemerintahan Prabowo tetap menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat sebagaimana amanat konstitusi UUD 1945.

"Kami menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum dalam bentuk unjuk rasa dari mahasiswa adalah kekuatan moral  (moral force)  manifestasi dari kehendak publik untuk memperbaikan kondisi bangsa dan negara."

Jusuf Kalla Sentil DPR