Pendidikan GOTAG
penyelenggara negara
Berita
Foto (2)
-
Dorong Dialog Kebangsaan, Aktivis 98 Ingatkan Penyelenggara Negara Tidak Melukai Perasaan Rakyat
Aktivis 98 meminta agar seluruh komponen bangsa melakukan dialog kebangsaan, menyikapi situasi yang memanas dalam sepekan terakhir.
-
Bos Pengusaha Sikapi Demo di Jakarta, Minta Penyelenggara Negara Segera Buka Ruang Dialog
Kondisi ekonomi yang sedang sulit harus dihadapi bersama dengan menjaga situasi keamaman.
-
Ketua KPK Sebut Direksi dan Komisaris BUMN Tetap Penyelenggara Negara, Wajib Lapor LHKPN
Ketua KPK Setyo Budiyanto sebut Anggota direksi/dewan komisaris/dewan pengawas BUMN tetap berkewajiban menyetorkan LHKPN ke KPK
-
Johanis Tanak Yakin KPK Masih Bisa Usut Bos BUMN yang Tersandung Korupsi
Johanis Tanak meyakini bahwa lembaganya masih bisa mengusut bos Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tersandung kasus korupsi.
-
16 Ribu Penyelenggara Negara Belum Lapor LHKPN ke KPK, Batas Waktu Tinggal Sehari Lagi
KPK berharap melalui perpanjangan batas waktu pelaporan hingga 11 April 2025 ini, para PN/WL dapat menyampaikan LHKPN-nya secara patuh.
-
Tinggal 10 Hari Lagi, Puluhan Ribu Pejabat Belum Lapor Harta Kekayaan ke KPK
Batas waktu lapor LHKPN tingga 10 hari lagi tapi 50.369 penyelenggara negara yang belum melaporkan harta kekayaannya ke KPK.
-
108 Ribu Penyelenggara Negara Belum Lapor Harta Kekayaan ke KPK
Sebanyak 108 ribu penyelenggara negara belum melaporkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK.
-
Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN Penyelenggara Negara Baru 33,45 Persen, Banyak Belum Lapor
KPK menyebut dari 418.665 wajib lapor, baru 145.320 wajib lapor yang menyetorkan data harta kekayaan.
-
KPK Umumkan Nasib Nagita Slavina soal Penerimaan Endorsement usai Raffi Ahmad jadi Pejabat Negara
Namun, biasanya tolok ukur seorang pejabat yang menerima endorsement akan dilihat dari sisi etis atau tidak etis.
-
14.072 Penyelenggara Negara Belum Lapor LHKPN ke KPK, Legislatif Paling Bandel
Tercatat dari total 406.844 PN/WL periodik tahun 2023 secara nasional, KPK telah menerima 392.772 laporan LHKPN atau sebesar 96.54%.
-
Daftar 16 Tersangka Korupsi Timah Termasuk Suami Artis Sandra Dewi, Harvey Moeis
Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah menyeret 16 orang jadi tersangka, ini daftarnya.
-
Jokowi Tegaskan UU Pemilu Soal Presiden Boleh Kampanye, Pakar Hukum Singgung Undang-Undang KKN
Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menilai bahwa cawe-cawe Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) semakin terlihat saat menunjukkan print-out UU Pemilu.
-
BREAKING NEWS: KPK Gelar OTT di Kalimantan Timur, Tangkap Penyelenggara Negara
KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kalimantan Timur, Kamis (23/11/2023) mengamankan penyelenggara negara dan pihak lain.
-
Batas Pelaporan Berakhir, 10.685 Penyelenggara Negara Belum Setor LHKPN, Paling Banyak DPR/DPRD
KPK baru terima 361.568 LHKPN dari jumlah keseluruhan 372.253 wajib lapor, tersisa 10.685 penyelenggara negara yang belum melaporkan hartanya ke KPK.
-
KPK Ingatkan Penyelenggara Negara Wajib Lapor LHKPN
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan pihaknya kembali mengingatkan seluruh penyelenggara negara untuk wajib menyetor LHKPN
-
Puteri Komarudin Ajak Penyelenggara Negara Terapkan Pencegahan Konflik Kepentingan
Cegah konflik kepentingan, menurut Puteri, bukan hanya untuk pelihara kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik, tapi hindari praktik KKN.
-
Soal Kasus Asabri, Pakar Hukum: Seharusnya Penyelenggara Negara Dituntut Lebih Berat
Nur menegaskan hampir mustahil kejahatan korupsi tidak melibatkan penyelenggara negara atau PNS.
-
Komisioner KPK: Pacar Anda Bupati, Mertua Anda Menteri, Maka Gratifikasi Dianggap Suap
Nurul Ghufron meminta para penyelenggara negara bisa membedakan pemberian gratifikasi yang terkait dengan pekerjaan.
-
Periksa Pemilik Perusahaan, KPK Kantongi Bukti Dugaan Pemberian Fee Izin Cukai Miras di Bintan
(KPK) mengantongi bukti sejumlah perusahaan minuman beralkohol memberikan fee kepada oknum penyelenggara negara
-
Bandel, 45 Persen Anggota DPR Belum Lapor LHKPN ke KPK
Kepatuhan anggota legislatif dalam melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terjun bebas.
