Politikus Golkar Ridwan Hisjam Nilai Penjelasan Pimpinan DPR soal Tunjangan Rumah Blunder

TRIBUNNEWS.COM - Politikus senior Partai Golkar, Ridwan Hisjam, menilai pernyataan seorang pimpinan DPR mengenai tunjangan perumahan merupakan sebuah blunder.

Pimpinan DPR tersebut mengatakan, anggota DPR tidak akan menerima tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan lagi setelah Oktober 2025. 

Uang Rp50 juta per bulan itu hanya akan mereka terima pada rentang Oktober 2024 sampai Oktober 2025.

Namun, Ridwan yang merupakan eks anggota DPR mengatakan bahwa rakyat tidak bodoh.

"Tapi statement pimpinan DPR yang sekarang ini itu blunder loh. Itu blunder (soal tunjangan perumahan)."

"Rakyat dan semua orang tidak bodoh," ucap Ridwan Hisjam dalam acara Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Selasa (26/8/2025).

Blunder dapat diartikan kesalahan serius atau memalukan yang disebabkan oleh kebodohan, kecerobohan, atau kelalaian

Lebih lanjut, Ridwan Hisjam menyebut, apa yang disampaikan pimpinan DPR merupakan permainan kata-kata.

Mantan anggota DPR selama empat periode ini mempertanyakan apakah anggaran tunjangan perumahan itu sesuai mata anggarannya.

"Berarti setahun kan berarti berapa? (Rp600 juta untuk 5 tahun). Palsu. Enggak mungkin, tidak mungkin karena anggaran itu sesuai dengan mata anggarannya." 

"Ada gak di situ anggaran ini untuk 5 tahun, tertulis gak? Enggak ada. Ini permainan kata-kata," ujarnya.

Pimpinan DPR pernah menyebut, tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta merupakan bentuk pengganti rumah dinas yang sebelumnya disediakan di Kalibata, Jakarta Selatan.

Baca juga: Demo Bubarkan DPR di Medan Sumut Ricuh: Polisi Bentrok dengan Massa, Satu Mahasiswa Kritis

Tunjangan tersebut, digunakan untuk mengontrak rumah selama masa jabatan 2024–2029.

Menurutnya, sejak pelantikan anggota DPR periode 2024–2029, pemerintah sudah tidak lagi menyediakan rumah dinas di kawasan Kalibata.

Sebagai gantinya, tunjangan perumahan diberikan dalam bentuk angsuran selama 12 bulan.