Bahlil Lahadalia Ngaku Tak Tahu Ada Demo Besar di DPR: Saya Seharian Rapat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Di tengah demonstrasi besar-besaran bertajuk Revolusi Rakyat Indonesia yang berlangsung di depan Gedung DPR RI, Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengaku tidak mengetahui adanya aksi tersebut.

“Saya ratas seharian, rapat dari jam 9 sampai jam 1, lanjut lagi sore. Handphone kita kan di luar, ndak bisa kita baca berita,” ujar Bahlil saat ditemui di Istana Kepresidenan, Senin (25/8/2025).

Saat ditanya soal tuntutan massa terkait kenaikan tunjangan DPR, Bahlil enggan memberikan tanggapan. “Aku mau tanggapi apa? Orang demonya sendiri enggak tahu,” katanya singkat.

Aksi demonstrasi yang berlangsung sejak pagi hari itu dipicu oleh kemarahan publik terhadap kebijakan tunjangan perumahan anggota DPR RI yang mencapai Rp50 juta per bulan, di tengah tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat luas.

Massa aksi menyuarakan sembilan tuntutan, termasuk pembubaran DPR, penolakan kenaikan gaji dewan, dan pencopotan pasangan Presiden-Wakil Presiden Prabowo-Gibran.

Baca juga: Bendera One Piece Berkibar di Demo Bubarkan DPR Senayan, Simbol Fiksi Jadi Teriakan Nyata

Kericuhan sempat terjadi di sekitar Stasiun Palmerah, ketika aparat gabungan TNI-Polri berusaha memukul mundur massa dengan tembakan gas air mata. Massa membalas dengan lemparan batu dan petasan ke arah barisan aparat. Sebagian demonstran dilaporkan masuk ke jalur rel kereta, menyebabkan gangguan perjalanan KRL Rangkasbitung–Tanah Abang.

Jalan Palmerah Timur ditutup total, dan polisi memasang barikade serta mengimbau warga agar menjauhi kawasan tersebut demi keselamatan. Hingga sore, massa masih bertahan di sekitar Gerbang Pancasila, menyampaikan orasi dan menuntut reformasi parlemen.

Pernyataan Bahlil yang mengaku tidak mengetahui aksi tersebut memicu reaksi beragam di media sosial, terutama karena posisinya sebagai elite partai dan pejabat kabinet. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Partai Golkar terkait sikap mereka terhadap tuntutan massa.