Siap-siap Iuran BPJS Kesehatan Naik Bertahap 2026, DPR Ingatkan Beban Rakyat Makin Berat

"Kenaikan iuran ini memang sering dijustifikasi sebagai upaya menutup kekurangan dana operasional BPJS. Akan tetapi, yang perlu diingat adalah bahwa kekurangan tersebut tidak boleh hanya ditutupi dari kantong rakyat," tegas Kenneth.

Pemerintah bersama BPJS Kesehatan juga perlu meningkatkan transparansi pengelolaan dana, mengurangi potensi kebocoran, serta memperbaiki tata kelola klaim dan pelayanan rumah sakit. 

Pemerintah pusat juga bisa melibatkan pemerintah daerah untuk membantu menutup kekurangan melalui alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). 

"Dalam hal ini, pentingnya peran pemerintah pusat maupun daerah ikut menanggung beban defisit."

"Skema subsidi silang harus lebih diperluas, di mana peserta mampu bisa berkontribusi lebih besar untuk menolong kelompok masyarakat miskin dan rentan. Dengan begitu keberlanjutan BPJS Kesehatan tetap terjaga tanpa membebani masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah dan masyarakat tidak mampu," jelas Kenneth.

Kenneth pun menegaskan, pemerintah perlu membahas ini dengan berbagai pihak sebelum memutuskan kebijakan ini.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribungorontalo.com dengan judul Iuran BPJS Kesehatan Naik Bertahap Mulai 2026, Pelayanan Diharapkan Lebih Baik Sebelum Diterapkan dan WartaKotalive.com dengan judul Anggota DPRD DKI Kenneth Sebut Kenaikan Iuran BPJS Bukan Solusi, Tapi Beban Baru bagi Rakya

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani)(Tribungorontalo.com /Prailla Libriana Karauwan)( WartaKotalive.com /Ahmad Sabran)