Pemerintah Apresiasi DPR Dukung Peningkatan Kualitas Belanja Negara

TRIBUNNEWS.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memberikan apresiasi kepada seluruh fraksi di DPR RI yang mendukung upaya peningkatan kualitas belanja negara. Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Menurut Menkeu, dukungan politik lintas fraksi menjadi kunci agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) benar-benar memberikan manfaat nyata bagi rakyat.

“Pemerintah mengapresiasi atas dukungan Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PKS, Fraksi PAN, dan Fraksi Partai Demokrat terkait pentingnya agar belanja negara semakin berkualitas sehingga memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Sri Mulyani.

Baca juga: Dana Transfer ke Daerah Turun Rp 269 Triliun, Anggota DPR Sebut Penurunan Terbesar Sepanjang Sejarah

Ia menegaskan pemerintah akan terus mendorong agar belanja negara fokus, efisien, produktif, dan sinergis. Setiap rupiah anggaran harus memberikan dampak nyata, mulai dari membuka lapangan kerja, memperkuat daya beli masyarakat, hingga meningkatkan layanan publik.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, belanja Pemerintah Pusat dialokasikan sebesar Rp1.376,9 triliun untuk berbagai program prioritas. Program tersebut mencakup pembangunan infrastruktur dasar, perumahan, lumbung pangan, revitalisasi sekolah, pembangunan kampung nelayan, subsidi energi, pendidikan, dan kesehatan.

Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) dialokasikan sebesar Rp650 triliun untuk memperkuat pemerataan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah.

Baca juga: DPR: Musisi dan LMKN Sepakat Akhiri Polemik Royalti, Komitmen Jaga Suasana Kondusif

“Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar kehadiran negara semakin dirasakan masyarakat hingga tingkat lokal, khususnya melalui layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, koperasi desa, dan program strategis lainnya,” tegas Menkeu.

Rapat Paripurna kali ini juga membahas tanggapan pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.