OTT KPK Wamennaker RI Immanuel Ebenezer, Pengamat: Menanti Komitmen Prabowo Basmi Korupsi

KPK juga telah menyegel ruangan di kantor Kemnaker RI sebagai bagian dari penyidikan dan mengamankan sejumlah uang. 

Total, KPK mengamankan 14 orang dalam operasi senyap ini, termasuk Immanuel Ebenezer dan seorang pejabat eselon II di Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Pemeriksaan intensif terhadap para pihak masih berlangsung, dan status hukum mereka akan ditentukan dalam waktu 1x24 jam setelah OTT diumumkan.

Konferensi pers dijadwalkan pada Jumat siang (22/8/2025) untuk mengungkap konstruksi perkara dan kronologi OTT.

“Konstruksi perkara dan kronologi kegiatan tangkap tangan ini akan disampaikan lengkap dalam konferensi pers, insyaallah besok siang,” ujar Budi, Kamis.

Immanuel Ebenezer sendiri merupakan kader Partai Gerindra.

Ia bergabung dengan partai tersebut pada 2023, setelah mengalihkan dukungan dari kelompok relawan Jokowi Mania dan Ganjar Mania ke relawan Prabowo Mania 08 untuk mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

Kemudian, Noel dilantik menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI (Wamennaker), mendampingi Menteri Tenaga Kerja RI (Menaker) Yassierli pada 21 Oktober 2024, dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

Status Noel sebagai Wamenaker RI menambah panjang daftar pejabat pemerintahan Indonesia yang terlibat korupsi.

Apakah Prabowo Sejalan dengan Komitmennya?

Efriza juga menanti apakah Prabowo sejalan dengan komitmennya, apalagi ada tiga momen yang bisa dinilai sebagai preseden buruk dalam upaya penegakan hukum di Indonesia.

Yakni, pemberian amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, abolisi untuk Mantan Menteri Perdagangan RI Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong), serta Mantan Ketua DPR RI Setya Novanto yang mendapat diskon vonis, rentetan remisi, dan pembebasan bersyarat.

"Dan apa yang kita bisa lihat apakah komitmen Pak Prabowo ini sesuai atau tidak. Karena kita melihat kemarin ada kasus gonjang-ganjing, abolisi, amnesti, kemudian remisi terhadap Setya Novanto," jelas Efriza.

Di satu sisi, kata Efriza, pemberian amnesti dan abolisi dapat dilihat bahwa Prabowo tak mau terjerat dalam politik balas dendam pendahulunya, Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Namun di sisi lain, tiga momen itu juga menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Ini artinya ada permasalahan-permasalahan di publik yang menjelaskan bahwa Presiden Prabowo satu sisi memang tidak ingin terlibat politik balas dendam eranya Jokowi," tuturnya.