OTT KPK Wamennaker RI Immanuel Ebenezer, Pengamat: Menanti Komitmen Prabowo Basmi Korupsi

"Di sisi lain, ada kekhawatiran, dalam hal ini KPK, [upaya] menyelesaikan persoalan korupsi karena itu tantangannya," ujar Efriza.

Namun, Efriza juga salut kepada KPK yang berani menggelar OTT di tengah adanya abolisi dan amnesti yang diberikan kepada terpidana kasus korupsi.

"Tapi buat KPK saya akui, saya mengapresiasi dan efektivitas independensi dari KPK ini benar-benar luar biasa. Mereka, ketika terjadi abolisi, amnesti, masih melakukan operasi tangkap tangan," tegas Efriza.

Penangkapan Immanuel Ebenezer, menurut Efriza, menjadi kesempatan bagi Prabowo untuk menunjukkan bahwa partainya, Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya), adalah partai yang bersih.

"Dan jangan lupakan ini kadernya Gerindra dan sudah waktunya Prabowo menunjukkan Gerindra itu bersih," kata Efriza.

Komitmen Pemberantasan Korupsi yang Pernah Dilontarkan Prabowo

Adapun Prabowo sudah beberapa kali menyatakan akan memberantas korupsi di Indonesia sejak dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024 lalu, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pidato pelantikan Presiden RI 20 Oktober 2024

Prabowo menyatakan komitmen untuk memberantas korupsi, kolusi, dan penyimpangan di pemerintahan saat menyampaikan pidato pelantikan sebagai Presiden 2024-2029 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada 20 Oktober 2024.

Dalam kesempatan itu, ia menegaskan perlunya keteladanan dari pimpinan dan menggunakan metafora “ikan busuk dari kepala.”

2. Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2 Juni 2025

Prabowo pernah memberikan peringatan, korupsi akan ditindak tanpa pandang bulu dan menjadi agenda prioritas pemerintahannya.

Hal ini dia sampaikan dalam pidato upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta pada 2 Juni 2025.

3. Pidato kenegaraan 15 Agustus 2025

Dalam pidato kenegaraan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPR RI, Jakarta, 15 Agustus 2025, Prabowo menegaskan pentingnya pengawasan ketat untuk mencegah korupsi.

Ia menyatakan bahwa kekuasaan tanpa pengawasan cenderung korup secara absolut, sehingga pemerintahannya akan memperkuat mekanisme pengawasan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.