Menunggu Gebrakan Prabowo Benahi BUMN, termasuk Hapus Tantiem, Pakar: Jangan Cuma Lip Service

TRIBUNNEWS.COM - Direktur lembaga survei riset mengenai opini publik terkait kinerja pemerintahan Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menanggapi komitmen Presiden RI Prabowo Subianto dalam membenahi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sebagai perusahaan yang seluruh atau sebagian besar kepemilikan sahamnya dimiliki oleh negara, BUMN diharapkan dapat berkontribusi pada pendapatan negara melalui keuntungan usaha.

Akan tetapi, dalam operasionalnya, BUMN diwarnai sejumlah polemik.

Seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), ketidakefisienan dan kerugian keuangan, serta sejumlah masalah lain yang memengaruhi kinerja dan tata kelola.

Mengenai polemik dan permasalahan BUMN, Prabowo sudah mengumbar komitmennya untuk membenahi perusahaan pelat merah dalam pidato penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2026 pada Sidang Tahunan MPR RI , Sidang Bersama DPR dan DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025) jelang HUT RI ke-80.

Dalam pidato kenegaraan pertamanya sebagai Presiden RI, Prabowo menyampaikan beberapa ulasan mengenai BUMN:

1. Korupsi di BUMN

Menurut Prabowo, korupsi masih menjadi masalah besar di BUMN dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Ia menyatakan, perilaku korup ada di berbagai eselon birokrasi, termasuk di BUMN, dan hal ini tidak boleh ditutup-tutupi.

Hampir satu tahun kepemimpinannya, Prabowo mengaku semakin memahami besarnya tantangan penyelewengan di lingkungan BUMN.

Ia juga menyebut, pemerintah telah berhasil mengidentifikasi dan menyelamatkan Rp300 triliun dari APBN yang rawan diselewengkan, termasuk anggaran perjalanan dinas dan alat tulis kantor yang berlebihan, yang kemudian dialihkan untuk sektor produktif demi kesejahteraan rakyat. 

Baca juga: Pembebasan Setya Novanto Jadi Kado Pahit HUT RI, Prabowo Dikritik Hanya Omon-Omon

2. Tata Kelola BUMN yang Tidak Efisien

Prabowo mengkritik pengelolaan BUMN yang dianggap tidak masuk akal, terutama terkait jumlah komisaris yang berlebihan dan pemberian tantiem (bagian keuntungan perusahaan yang diberikan untuk direksi, komisaris, atau karyawan) yang tidak wajar.

Ia menyebut, ada komisaris BUMN yang hanya rapat sebulan sekali tetapi mendapat tantiem hingga Rp40 miliar per tahun.

Adapun Tantiem adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN setiap tahun apabila perusahaan memperoleh laba, atau diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Persero apabila terjadi peningkatan kinerja persero walaupun masih mengalami kerugian.