Menunggu Gebrakan Prabowo Benahi BUMN, termasuk Hapus Tantiem, Pakar: Jangan Cuma Lip Service

Definisi tersebut dikutip dari Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia
Nomor: PER-02/MBU/2009, Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Prabowo lantas menegaskan, tantiem dihapuskan karena dianggap sebagai "akal-akalan" saja bagi para petinggi perusahaan untuk mendapat keuntungan pribadi.

Ia juga memerintahkan pengurangan jumlah komisaris BUMN menjadi maksimal enam orang, idealnya empat atau lima, untuk meningkatkan efisiensi. 

3. Danantara Ditugaskan untuk Benahi BUMN

Prabowo menugaskan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk membereskan tata kelola BUMN.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan BUMN memberikan keuntungan nyata bagi negara dan rakyat, bukan menjadi sumber pemborosan. 

4. Kontrol Distribusi Pangan oleh BUMN

Untuk melindungi hak rakyat atas pangan dengan harga terjangkau, Prabowo mengumumkan bahwa usaha penggilingan beras skala besar harus mendapat izin khusus pemerintah atau dikelola oleh BUMN/BUMD.

Langkah ini diambil untuk mencegah manipulasi harga pangan yang merugikan masyarakat, seperti yang terjadi pada kasus kelangkaan minyak goreng di masa lalu. 
 
5. Kontribusi BUMN dalam APBN

Dalam pidato RAPBN 2026, Prabowo menyoroti pentingnya kontribusi BUMN dalam mendukung anggaran negara.

Ia menekankan bahwa reformasi tata kelola BUMN diperlukan untuk memastikan efisiensi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, seperti melalui hilirisasi sumber daya alam yang dikelola BUMN untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas. 

Kata Pakar: Kita Harapkan Gebrakan Prabowo, Bukan Sekadar Lip Service

Fernando Emas bilang, masyarakat menanti gebrakan Prabowo dalam mewujudkan komitmennya untuk membenahi BUMN maupun BUMD.

Hal ini dia sampaikan saat menjadi narasumber dalam program On Focus yang diunggah di kanal YouTube Tribunnews.com, Senin (18/8/2025).

Apalagi saat ini, jumlah komisaris BUMN masih terlalu banyak, belum sesuai dengan pernyataan eks Menteri Pertahanan RI tersebut.

Serta, Prabowo juga sudah memerintahkan Danantara untuk menertibkan tata kelola BUMN dan mencoba menertibkan bonus besar yang diberikan kepada petinggi BUMN, seperti menghapus tantiem.