Ironi Tunjangan DPR Naik Jadi Rp100 Juta saat Rakyat Menjerit soal PBB, Apa Kata Wakil Ketua Dewan?

Tunjangan itu, kata Adies, belum termasuk tunjangan perumahan.

Adapun untuk tunjangan perumahan bagi anggota DPR RI sekitar Rp50 juta dengan tolok ukur harga kontrakan atau kosan di wilayah Senayan, Jakarta.

"Kalau kos, tadi saya kasih (pertimbangan) kos anggap 3 juta perbulan. Kalau 3 juta kali 12 kan 36 juta belum lagi dia taro pembantu satu, terus dia nanti kasih bayar supir dan lain sebagainya, jadi kan uang itu kan 50 juta itu kan sudah termasuk fasilitas pembantu dan lain-lain," jelas Adies.

Adies menjelaskan, para anggota DPR RI memerlukan kondisi yang nyaman serta memiliki lahan parkir untuk mobil di tempat tinggalnya.

Sehingga, pendapatan anggota DPR RI dengan rincian Rp70 juta untuk gaji dan tunjangan serta ditambah sekitar Rp50 juta untuk tunjangan rumah, sudah sesuai perhitungan.

"Mereka harus kontrak rumah jadi harus ada parkirnya untuk mobilnya. Garasi. Ya sekitar 50 juta saya rasa, saya kira make sense lah kalau 50 juta perbulan."

"Itu untuk anggota, kalau pimpinan nggak dapat (tunjangan tempat tinggal) karena dapat rumah dinas," tandas Adies.

Meskipun tunjangan naik, kata Adies, hal itu belum memenuhi karena mobilitas para anggota DPR biasanya lebih dari jumlah tersebut.

"Walaupun mobilitas daripada kawan-kawan Dewan lebih dari itu setiap bulannya," ujar Adies.

Atas kenaikan ini, Adies mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani.

Ia menilai Sri Mulyani memiliki pertimbangan tertentu untuk menaikkan tunjangan anggota DPR RI.

"Jadi yang naik cuma tunjangan itu saja yang saya sampaikan tadi, tunjangan beras karena kita tahu beras telur juga naik, mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR."

"Jadi dinaikkan dan ini juga kami ucapkan terima kasih dengan kenaikan itu," kata Adies.

Adies juga menyampaikan, para anggota DPR memaksimalkan gaji tersebut di tengah kondisi ekonomi di Jakarta ini. 

Diketahui, UMR DKI Jakarta sebesar Rp5.396.761 berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, Provinsi Jakarta.