KPK Awasi Ketat Alokasi Anggaran Pendidikan Rp 757,8 Triliun untuk 2026

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan turun tangan memberikan pendampingan dan pengawasan ketat terhadap alokasi anggaran pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang mencapai rekor Rp 757,8 triliun. 

Langkah ini diambil untuk memastikan dana jumbo tersebut tepat sasaran dan mencegah potensi kebocoran akibat korupsi.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa pendidikan merupakan sektor prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat luas. 

Oleh karena itu, pengawasan menjadi krusial untuk memastikan setiap rupiah dari anggaran digunakan secara efektif.

"Tentunya, karena pendidikan menjadi salah satu sektor prioritas, tentu akan dilakukan pengawasan dan pendampingan," ujar Budi kepada wartawan, Sabtu (16/8/2025).

Baca juga: GAWAT, Kampus UIN Suska Riau Jadi Gudang Penyimpanan 40 Kg Ganja, Simak Faktanya

Menurutnya, pengawasan dan pendampingan ini bertujuan untuk memastikan alokasi dana tepat guna dan tepat sasaran, sekaligus menutup celah korupsi. 

KPK akan memanfaatkan berbagai fungsi yang dimilikinya, mulai dari koordinasi dan supervisi dengan pemerintah daerah hingga pendampingan melalui Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat.

"Sehingga KPK bisa melakukan upaya-upaya pencegahan," kata Budi.

KPK juga akan menggunakan data dari Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan untuk mengidentifikasi titik rawan korupsi di sektor ini dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada para pemangku kepentingan. 

Selain itu, KPK akan terus mendorong implementasi pendidikan antikorupsi di setiap jenjang pendidikan agar tidak sekadar menjadi formalitas kurikulum.

Terbesar Sepanjang Sejarah NKRI, Anggaran Pendidikan Tahun 2026 Rp 757,8 triliun

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di DPR RI mengumumkan alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun untuk tahun 2026, yang disebutnya sebagai "terbesar sepanjang sejarah NKRI."

Presiden Prabowo memerinci bahwa dana tersebut akan dialokasikan untuk berbagai program strategis, antara lain:

1. Program Indonesia Pintar (KIP): Untuk 21,1 juta siswa.
2. KIP Kuliah: Untuk 1,2 juta mahasiswa.
3. Peningkatan Kualitas Fasilitas Kampus: Alokasi sebesar Rp150,1 triliun.
4. Gaji Guru dan Dosen: Termasuk tunjangan profesi guru non-PNS dan ASN daerah dengan alokasi Rp178,7 triliun.
5. Beasiswa LPDP: Target 4.000 mahasiswa baru pada 2026 untuk belajar di kampus-kampus terbaik dunia.

"Anggaran pendidikan harus tepat sasaran," kata Prabowo. 

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas guru, penguatan pendidikan vokasi, dan penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja.

Dengan pengawasan ketat dari KPK, pemerintah berharap alokasi dana pendidikan yang masif ini dapat benar-benar mewujudkan cita-cita mencetak generasi Indonesia yang cerdas, inovatif, dan produktif.

Komisi X DPR: Peta Jalan Konkret Majukan Pendidikan Indonesia

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendukung penuh arah kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Khususnya, kata Lalu, di bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda, dan olahraga yang menjadi fokus kerja komisinya.  

Lalu adalah legislator dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat II, mewakili Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ia lahir pada 20 Desember 1979 di Praya, Lombok Tengah.

Lalu menyebut pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 menjadi peta jalan konkret dan visioner negara dalam memajukan pendidikan di Tanah Air. 

Isi pidato Presiden Prabowo bahkan menyentuh jantung pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

"Pidato Bapak Presiden bukan hanya berisi komitmen, tetapi peta jalan yang konkret dan visioner untuk memajukan pendidikan serta menguatkan jati diri bangsa melalui budaya kita," kata Lalu di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Baca juga: Dari Data ke Dampak: Wujudkan Pendidikan yang Mengubah Kehidupan

Legislator dari Fraksi PKB itu bahkan menyambut antusias komitmen pemerintah yang mengoptimalkan 20 persen APBN untuk pendidikan. 

Termasuk, peningkatan signifikan kesejahteraan guru ASN dan pemberian tunjangan layak bagi guru non-ASN, Irfani menyambut dengan antusias.

"Alokasi anggaran 20 persen adalah bentuk keseriusan. Peningkatan kesejahteraan guru adalah langkah fundamental. Guru yang sejahtera adalah pondasi bagi pendidikan yang bermutu. Kami di Komisi X akan memastikan kebijakan mulia ini diimplementasikan dengan tepat, transparan, dan menjangkau seluruh guru, termasuk para pahlawan tanpa tanda jasa di pelosok Lombok dan NTB," ujarnya.

Lebih lanjut, Lalu menyebut program revitalisasi besar-besaran 13.800 sekolah dan 1.400 madrasah, serta distribusi 288.000 layar pintar hingga ke daerah terpencil, sebagai 'lompatan besar menuju pemerataan akses pendidikan berkualitas'.

"Ini adalah jawaban atas kesenjangan infrastruktur dan teknologi yang selama ini menghambat anak-anak di daerah 3T. Distribusi layar pintar massal akan membuka cakrawala ilmu pengetahuan seluas-luasnya bagi generasi muda Indonesia," ujarnya.

Selain itu, Ketua DPW PKB Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut menilai pembangunan 100 Sekolah Rakyat dan rencana 300 unit berikutnya sebagai wujud nyata keadilan sosial dalam pendidikan.

"Sekolah Rakyat hadir untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap mendapat akses pendidikan layak. Ini adalah investasi untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan. Kami akan perjuangkan agar NTB mendapat porsi yang memadai dalam program ini," ujar dia.

Lalu juga mengaku optimistis dengan pencanangan pembangunan 20 Sekolah Unggul Garuda, 80 Sekolah Unggul Garuda Transformasi, dan SMA Taruna Nusantara Terintegrasi di seluruh pelosok.

"Ini adalah cetak biru untuk mencetak calon pemimpin masa depan yang cerdas, berkarakter kuat, dan cinta Tanah Air. Integrasi nilai kebangsaan, kepemimpinan, dan penguasaan teknologi di sekolah-sekolah unggulan ini sangat strategis. Kami mendukung penuh dan mendorong agar NTB dapat menjadi salah satu lokasi pengembangan pusat keunggulan pendidikan nasional ini," kata Lalu.

Baca juga: Kolaborasi Dunia Pendidikan Dorong Lapangan Kerja Baru untuk Anak Muda

Wakil Rakyat dari Dapil NTB II itu menegaskan perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan visi Presiden Prabowo. 

Lalu bakal memastikan setiap kebijakan pendidikan dan kebudayaan yang digulirkan pemerintah pusat beresonansi dengan kebutuhan riil masyarakat, khususnya warga NTB agar terlaksana secara efektif, dan membawa manfaat sebesar-besarnya bagi kemajuan daerah dan bangsa.

"Bersama Presiden Prabowo, kami siap bekerja keras mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, adil, dan makmur, dimulai dari pendidikan dan budaya yang kuat," pungkas Lalu.