VIDEO WAWANCARA EKSKLUSIF Menteri Budi Arie: Biar Kopdes Diawasi Anggotanya Sendiri

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koperasi RI, Budi Arie Setiadi memaparkan perkembangan, tantangan, dan arah kebijakan program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Hal itu disampaikan Budi Arie dalam wawancara eksklusif bersama Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febby Mahendra Putra, di program Ngobrol Bareng Cak Febby (Ngocak Febby), Kamis (14/8/2025), di Studio Tribunnews, Jakarta.

Budi Arie menegaskan koperasi bukanlah sekadar tempat “simpan pinjam” seperti yang kerap disalahartikan. 

"Jangan salah dengan mindset simpan pinjam. Yang diperlukan di kooperasi adalah perkreditan. Kredit ekonomi. Karena apa? Yang diperlukan oleh warga desa, masyarakat desa adalah akses modal," tegas Budi Arie.

Di sisi lain, Ketua Umum Projo ini menegaskan nantinya perkreditan itu hanya bisa diakses oleh anggota koperasi itu sendiri.

"Begini, itu bercampur dengan hoaks. Karena dibilangin, 'Bu, entar ada koperasi bisa minjem. Boleh, tapi yang minjem tetap harus anggota'.

Jadi, kalau bahasa dalam istilah koperasi, closed loop. Enggak bisa kamu yang bukan anggota koperasi itu meminjam. Yang meminjam dari, oleh, dan untuk anggota koperasi," jelasnya.

Baca juga: 20 Persen Keuntungan Koperasi Merah Putih Harus Disetor ke Desa, Budi Arie: Enggak Apa-apa

Baginya, koperasi adalah mesin perkreditan rakyat yang harus beroperasi dengan semangat usaha, bukan sekadar bantuan.

Ia menolak pola pikir karitatif yang hanya membagi-bagikan dana tanpa arah usaha yang jelas.

Dia juga menjelaskan program Kopdes Merah Putih, kini telah terbentuk lebih dari 81.500 unit di seluruh Indonesia, dengan 80.650 di antaranya sudah berbadan hukum.

Saat ini program sedang memasuki fase kedua yakni tahap pengoperasian koperasi. 

Langkah awal, kata dia, memang berat. Membentuk seribu koperasi pertama saja butuh tenaga ekstra. 

Namun, ia optimistis setelah titik awal ini terlewati pertumbuhan akan melesat cepat. 

Skema Pembiayaan Aman: Barang, Bukan Uang Tunai

Salah satu terobosan yang diterapkan adalah skema pembiayaan yang lebih aman. 

Alih-alih mengucurkan uang tunai ke koperasi, bank menyalurkan barang sesuai kebutuhan koperasi, seperti dari PT Pupuk Indonesia atau LPG, langsung dari pemasok. 

“Ini untuk memitigasi risiko tertinggi,” jelas Budi Arie.

Meski begitu, ia menegaskan pengelolaan koperasi tetap harus berbasis prinsip bisnis. 

Proposal usaha yang diajukan harus jelas dan realistis, bukan sekadar meminta dana. 

“Kita mengubah mindset masyarakat untuk menjadi pelaku usaha. Bukan karitatif, bukan bagi-bagi,” ujar Budi Arie.

"Mau bisnis apa? Penyaluran elpiji, Bulog, ID Food, Pupuk Indonesia. Itu operasinya. Setelah itu, berapa pembiayaan yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis. Baru bicara pembiayaan." 

Terkait pengawasan, Budi percaya pengawasan terbaik justru datang dari anggota koperasi sendiri. 

Ia mendorong agar minimal separuh penduduk desa menjadi anggota, sehingga partisipasi masyarakat menjadi kontrol sosial yang efektif. 

“Kalau satu desa ada 4.000 penduduk, 2.000 jadi anggota, ya diawasi oleh 2.000 orang itu. Kalau ada masalah, langsung teriak di media sosial,” jelasnya.

Ikut Perintah Prabowo

Tak hanya soal teknis koperasi, wawancara ini juga menyentuh isu politik. 

Saat disinggung soal tudingan bahwa dirinya “menteri titipan”, Budi Arie tak ambil pusing. 

“Orang mau komentar apa saja, silakan. Kita buktikan saja dengan kerja. Biar waktu yang menilai kapasitas kita,” ujarnya mantap.

Ia juga mengungkap arah politik kelompok relawan itu apakah akan ke Partai Gerindra atau PSI.

Budi Arie menegaskan jika saat ini dirinya tetap tegak lurus untuk mengikuti perintah Presiden Prabowo Subianto, meski Joko Widodo (Jokowi), sosok yang didukung condong mendukung PSI.

"Kami ikut perintah dan arahan Presiden Prabowo, titik," jelasnya.

Hal ini, kata Budi Arie, mengingat saat ini dirinya merupakan seorang menteri dari kabinet Merah Putih di bawah pimpinan Prabowo Subianto.

"Sebagai Menteri saya anak buah Presiden. Apapun perintah Presiden dan arahan Presiden kita ikut," jelasnya.

Meski begitu, ketika ditanya apakah sudah ada perintah dari Prabowo untuk mengambil keputusan arah politiknya, Budi Arie hanya meminta untuk menunggu hingga saatnya tiba.

"Ya tunggu aja waktunya. Kan gak semua harus dijelaskan dalam waktu yang bersamaan kan. Tunggu aja, Belanda masih jauh," kelakar Budi Arie.

Dia mengaku tidak berpatokan kepada Bobby Afif Nasution, menantu dari Jokowi yang saat ini sudah menjadi kader Partai Gerindra untuk menentukan arah politiknya.

"Enggak masalah juga (Bobby masuk Partai Gerindra). Partai kan tempat perjuangan, alat perjuangan."

"Tergantung aspirasi dan pemikiran, aspirasi dan harapan. Selama itu untuk rakyat, selama itu untuk negara, bangsa, saya pikir partai manapun bisa jadikan ladang perjuangan dan pengabdian. Begitu. Selama garis perjuangannya, platform perjuangannya untuk rakyat, kenapa mesti kita curiga?" tegasnya.(*)

 Tonton wawancara lengkapnya di Ngobrol Bareng Cak Febby hanya di Tribunnews.