VIDEO WAWANCARA EKSKLUSIF Dinamika Politik Mengancam RUU KUHAP: Ketua Komisi III Tak Lagi Optimis

TRIBUNNEWS.COM JAKARTA – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, buka suara soal kemungkinan batalnya pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP).

Sikapnya? Tenang. Bahkan cenderung santai.

“Di politik itu enggak bisa baper-baperan. Santai saja. Mungkin ada hal yang lebih besar jadi pertimbangan,” kata politisi Partai Gerindra itu dalam wawancara eksklusif bersama Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febby Mahendra Putra, Rabu (30/7/2025), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

"Makin ke Sini, Saya Makin Pesimis" 

Habiburokhman mengaku semakin pesimis RKUHAP bisa disahkan menjadi Undang-Undang dalam waktu dekat. 

Pernyataan itu meluncur dari Habiburokhman, saat ditanya soal nasib RKUHAP yang hingga kini belum juga menemui kepastian untuk disahkan.

Politisi Partai Gerindra itu mengungkap banyak hal yang menjadi batu sandungan dalam pembahasan undang-undang penting tersebut.

Ia beralasan, situasi politik dan kekhawatiran terhadap stabilitas nasional membuat peluang pengesahan RKUHAP semakin kecil.

“Kalau saya sih makin ke sini makin pesimis KUHAP ini akan disahkan, makin pesimis. Kenapa? Karena kan begini, psikologis orang di kekuasaan, pimpinan-pimpinan kami semua di kekuasaan tentu konsen juga dengan kestabilan,” ujar Habiburokhman.

menjelaskan, keberhasilan berbagai program besar pemerintah, seperti makan bergizi gratis dan koperasi desa Merah Putih, sangat bergantung pada stabilitas dan kepercayaan publik. 

Jika kegaduhan publik terhadap RKUHAP terus membesar, hal itu berpotensi memengaruhi keputusan politik di tingkat pimpinan.

“Karena ada agenda-agenda besar makan bergizi gratis, koperasi desa Merah Putih, itu kan bisa berjalan kalau ada stabilitas, kepercayaan publik timbul dan lain sebagainya,” ucapnya.

“Kalau noise-nya berlebihan lalu memang mempengaruhi para pimpinan kami, ya saya pikir KUHAP ini bisa setidaknya ditunda untuk waktu tidak tertentu, bisa satu periode. Kalau besok misalnya Ketua Komisi III nya pengusaha lagi, ya susah,” ucapnya.

Baca juga: Ketua Komisi III DPR Nilai Tarik Menarik Kepentingan Aparat Penegak Hukum dalam RKUHAP Hal Wajar

Ia juga menyoroti kuatnya resonansi penolakan dari berbagai elemen masyarakat sipil yang menuduh proses pembahasan RKUHAP dilakukan secara tertutup dan tidak partisipatif.

“Mas Febby kan bisa merasakan, ada beberapa teman podcast ke sini memang menanyakan hal yang sama. Mungkin berangkat ke sini enggak se-clear yang saya jelaskan, tapi itu bukti bahwa resonansi yang muncul dari elemen-elemen tersebut cukup berpengaruh,” kata dia.