Ratusan Guru Sekolah Rakyat Mengundurkan Diri, Mensos: Sudah Ada Penggantinya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, mengungkapkan pihaknya telah merampungkan proses penggantian bagi 143 guru Sekolah Rakyat yang sebelumnya mengundurkan diri.

Hal itu disampaikannya menanggapi pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto yang turut menyinggung keberadaan Sekolah Rakyat. 

"Alhamdulillah, sudah diproses dan sudah ada penggantinya," kata Gus Ipul usai menghadiri Sidang Tahunan MPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Baca juga: Ketua MPR Ahmad Muzani: Sekolah Rakyat Jadi Solusi Pemerataan Pendidikan di Indonesia 

Lebih lanjut, Gus Ipul menegaskan Kemensos menghormati keputusan para guru yang memilih mengundurkan diri.

"Guru-guru sudah tercukupi semua, kalau yang mundur kita tidak memaksa, kita hormati, tetapi kita persiapkan guru penggantinya," pungkasnya.

Dalam Sidang Tahunan MPR RI 2025, Presiden Prabowo Subianto mengatakan program pembangunan sekolah rakyat merupakan salah satu strategi memutus mata rantai kemiskinan.

Sebab itu, pemerintah gencar membangun sekolah rakyat saat ini di berbagai wilayah Indonesia. 

Sementara itu, selama 299 hari pemerintahan Presiden Prabowo, saat ini sudah terealisasi 100 sekolah rakyat.

"Untuk memutus rantai kemiskinan absolut kita membentuk sekolah rakyat," kata Prabowo.

Alasan Mengundurkan Diri

Kemensos mencatat 143 guru dari total 1.469 guru yang telah dinyatakan diterima tidak hadir dan mengundurkan diri melalui aplikasi CASN di BKN, atau sekitar 9,7 persen dari total guru yang diterima.

Mayoritas guru yang tidak hadir tersebut ditempatkan jauh dari domisili mereka, sebagai bagian dari mekanisme optimalisasi penempatan oleh BKN.

“Misalnya, formasi guru mata pelajaran tertentu di satu daerah kosong, maka akan diambil dari calon guru di daerah terdekat. Ini bisa membuat mereka ditempatkan jauh dari domisili asalnya,” kata Mensos, Jumat (1/8/2025).

Baca juga: Siswa Sekolah Rakyat di Daerah Kabur, Cak Imin Anggap Hal yang Wajar

 Saifullah Yusuf memastikan kegiatan Sekolah Rakyat tetap berjalan seperti biasa meski ada 143 orang guru Sekolah Rakyat yang mengundurkan diri.

"Dapat dipastikan tidak mengganggu proses masa pengenalan lingkungan sekolah atau matrikulasi dan belajar mengajar di Sekolah Rakyat,” ujar Gus Ipul saat ditemui di Kantor Kemensos, Kamis (31/7/2025).

Ia menyebutkan, sebagian besar guru yang tidak hadir berasal dari 23 titik Sekolah Rakyat yang memang belum mulai beroperasi.

Oleh karena itu, kekosongan sementara tidak menimbulkan dampak terhadap proses pendidikan di lapangan.

Gus Ipul memastikan bahwa Kementerian Sosial sudah menyiapkan guru-guru pengganti yang telah memenuhi syarat.

Di sisi lain, Gus Ipul menilai istilah 'mengundurkan diri' kurang tepat.

Menurut dia, ungkapan yang lebih tepat adalah tidak memenuhi panggilan, karena para guru itu sudah dinyatakan diterima tetapi tidak datang ke Sekolah Rakyat.

Apa Itu Sekolah Rakyat?

Sekolah Rakyat mulai beroperasi pada 14 Juli 2025. Ini merupakan program pendidikan strategis yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.

Baca juga: Wamensos: Presiden Prabowo Putus Rantai Kemiskinan Lewat Sekolah Rakyat

Mengutip dari laman resminya, program ini hadir sebagai jawaban pemerintah memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.

Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrim berdasarkan Data Terpadu Sistem Elektronik Nasional (DTSEN). 

Melalui pendidikan yang fokus pada pengembangan kecerdasan, keterampilan, serta penguatan mental dan karakter, program ini bertujuan membuka kesempatan pendidikan optimal bagi mereka yang selama ini kurang terjangkau.

Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama (boarding school) yang menyediakan fasilitas lengkap, mulai dari asrama bagi siswa dan guru hingga ruang kelas dengan sarana belajar modern. 

Pendekatan ini memungkinkan siswa mendapatkan pendidikan sekaligus pengasuhan secara menyeluruh, sehingga mendukung perkembangan mereka secara optimal.

Sekolah Rakyat tidak berbiaya bagi peserta didik.  Pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Pemerintah telah memberikan arahan tegas untuk membangun 200 Sekolah Rakyat sebagai fokus utama peningkatan kualitas pendidikan masyarakat kurang mampu.